KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya —Agenda pleno VI pemilihan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam Musyawarah Daerah (Musda) XV, kembali ditunda, pukul 19.00 wib. Semula akan diselenggarakan pukul 11.00 wib, Senin (20/12/2021).
Ini dipicu akibat molornya utusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ke tempat kegiatan hingga berjam-jam, membuat kekecewaan peserta yang sudah menunggu cukup lama.
“Balik saja DPP, datang aja jam 7. Tidak sesuai kesepakatan tadi malam, katanya janji jam 11, balik saja,”ucap salah satu peserta dengan suara mencak-mencak.
“Saya berbicara atas pemuda Kalteng, tidak melihat siapa kandidatnya, tetapi sangat disayangkan, teman-teman media tolong liput ya, karena proses Musda KNPI Kalteng sangat jauh dari proses ini. Sampai sekarang pihak DPP,”timpal salah satu peserta lain dengan nada meradang.
Menurutnya, DPP seharusnya datang untuk membuka sidang, bukan malah menunda begini. Seharusnya mereka membuka, jangan malah begini, seakan-akan pemuda Kalteng dipermainkan oleh DPP.
“Buka, skorsing. Itu DPP harus ambil langkah yang tepat, cerdas bijak,”ujarnya.
Untungnya kali ini 30 aparat kepolisian telah disiagakan di lokasi kegiatan. Tidak seperti sebelumnya hanya 5 orang yang melakukan pengamanan dari kepolisian.
Semestinya, jika tidak ada penundaan dan sesuai jadwal, Minggu (19/12/2021) akan diketahui siapa ketua KNPI Kalteng periode berikutnya. Awalnya semula saat memasuki jadwal tahapan pemilihan, proses berjalan lancar, bahkan kedua kandidat ketua KNPI Kalteng periode 2021-2024, Sayid Abi Nazar dan Muhammad Alfian Mawardi sudah menyampaikan visi dan misi mereka.
Namun ketika akan memasuki proses voting, suasana mulai memanas dengan interupsi dari kedua kubu, dipicu karena adanya dualisme kepemilikan suara dari beberapa organisasi kepemudaan (OKP). Walau berkali-kali baik panitia maupun pimpinan sidang mencoba mencari solusi, bahkan sempat beberapa kali ricuh dan nyaris terjadi baku hantam.
Ketua Steering Comitte (SC) Ahmad Syarif mengatakan apabila ada dualisme OKP, pihaknya tidak bisa ikut campur rumah tangga internal mereka. Ia tak memungkiri saat puncak pelaksanaan Musda, ada sejumlah OKP yang muncul. hal inilah yang menuai protes keras dari peserta lain yang merasa berhak atas OKP yang diakui itu. (TVA)
