KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Sebanyak 1.571 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) telah terbentuk di Kalimantan Tengah, yang diresmikan Menteri Hukum (menkum) Supratman Andi Agtas, Kamis (6/11/2025). Kalimantan Tengah juga dinobatkan sebagai provinsi tercepat membentuk Posbakum.
Menkum menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beserta seluruh bupati dan wali kota atas komitmennya dalam memperluas akses hukum bagi masyarakat.
“Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada gubernur serta para bupati dan wali kota yang bergerak cepat membentuk Posbakum hingga ke desa dan kelurahan,”ujarnya.
Menurut menkum, Posbakum ini bukan sekadar wadah, tetapi garda terdepan dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan ini menkum meminta agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran bagi operasional Posbakum.
Langkah ini, menkum sebut sejalan dengan agenda reformasi hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan yang menjadi prioritas nasional.
Sementara itu, Agustiar menilai, kehadiran Posbakum menjadi tonggak penting dalam memperluas jangkauan pelayanan hukum di daerah.
“Hadirnya Posbakum ini merupakan langkah nyata untuk memastikan keadilan bisa diakses oleh masyarakat hingga ke pelosok. Kita ingin pembangunan hukum dirasakan merata, tidak hanya di kota besar,” tegas Agustiar.
Keberadaan Posbakum akan menjadi sarana penting dalam membantu masyarakat menangani berbagai persoalan hukum, termasuk melalui mediasi dan konsultasi.
“Kita ingin konflik agraria dan sosial dapat diselesaikan dengan cara-cara hukum yang berkeadilan. Karena itu, saya minta kepala desa dan lurah berkolaborasi aktif dengan pihak terkait agar Posbakum ini benar-benar berfungsi optimal,” tambahnya.
Agustiar berharap keberadaan Posbakum dapat memperkuat peran desa dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum, berkeadilan, dan harmonis.
Agustiar juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum atas dukungan dan arahannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kalimantan Tengah.
“Banyak program yang kami jalankan merupakan hasil sinergi pusat dan daerah. Kami terus berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya. (PSW/KK1/IST)
