KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. meminta agar seluruh kepala daerah membentuk posko pengendalian inflasi daerah dengan memanfaatkan mengoptimalkan peran satgas pangan daerah dan tim pengendalian inflasi daerah.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi rutin pengendalian inflasi secara virtual yang diikuti seluruh kabupaten/kota, Senin (9/1/2023).
Di tingkat Pemprov Kalteng dilakukan melalui konferensi video dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, dihadiri Sekda Kalteng Nuryakin.
Sedangkan di Pemko Palangka Raya tampak Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan sekda Hera Nugrahayu, dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Palangka Raya.
“Tantangan ekonomi dan inflasi merupakan tantangan global. Stabilitas harga pangan menjadi hal yang paling utama menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, Presiden meminta agar kita bisa konsisten mendukung pengendalian harga barang jasa atau indikator inflasi,”ujar Mendagri.
Mendagri mengatakan angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh kerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah. Peran Pemerintah Daerah sangat penting, hal itu terlihat dari inflasi nasional pada September yaitu 5,9 persen dan turun pada bulan Oktober yaitu 5,7 persen.
“BI memperkirakan akan terjadi penurunan sedikit di bulan November, tetapi ternyata kita bisa menyentuh angka 5,42 persen. Di akhir tahun BPS merilis angka inflasi dengan kenaikan sedikit yaitu 5,51 persen, tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena ada natal dan tahun baru otomatis meningkat,” kata Mendagri.
Inflasi Desember 2022 berada pada angka 0,66% (mtm) dan 5,51% (yoy). Sampai dengan 6 Januari 2023, terpantau komoditas yang menyumbang kenaikan sekaligus penurunan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia yaitu, cabai rawit terjadi kenaikan di 81 kabupaten/kota, namun juga terjadi penurunan di 42 kabupaten/kota lain.
Selanjutnya, komoditas beras terjadi kenaikan di 72 kabupaten/kota, namun terjadi penurunan di 90 kabupaten/kota lainnya. Komoditas telur ayam ras terjadi penurunan di 206 kabupaten/kota, namun hanya terjadi kenaikan di 16 Kabupaten/Kota. Komoditas daging ayam ras juga mengalami penurunan di 118 kabupaten/kota, namun juga mengalami kenaikan di 55 kabupaten/kota lainnya.
“Angka inflasi nasional ditentukan oleh kerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah. Jadi, peran pemerintah daerah juga sangat penting,”pungkasnya. (IST/KK1).
