KABARKALIMANTAN1, Katingan – Anggota DPRD Kabupaten Katingan, H Fahmi Fauzi, menyoroti serius persoalan keterlambatan pembayaran gaji karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Katingan.
Ia mendesak manajemen perusahaan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan tunggakan gaji dan kewajiban lain yang belum dipenuhi.
Fahmi menyampaikan, banyak laporan dari pegawai PDAM yang mengaku belum menerima gaji secara tepat waktu sejak awal tahun.
Bahkan hingga memasuki bulan Agustus, gaji Juli dan Agustus dikabarkan belum juga dibayarkan.
“Kondisi ini jelas tidak bisa dibiarkan. Hak karyawan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya, Selasa (12/8).
Selain keterlambatan gaji, sejumlah kewajiban lain seperti pembayaran iuran BPJS dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan non-Muslim juga disebut belum diselesaikan.
Hal tersebut, menurutnya, menambah beban para pegawai yang sudah terdampak secara ekonomi.
Politisi Partai NasDem ini juga menyoroti adanya dugaan ketimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
Ia menilai, ada kejanggalan jika tunjangan dan operasional direksi tetap berjalan normal sementara gaji karyawan justru tertunda.
“Kalau benar hal itu terjadi, tentu sangat tidak adil. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai pemilik saham,” ujarnya.
Fahmi menegaskan, DPRD akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan penyelesaian yang adil bagi seluruh karyawan.
Ia juga meminta Pemkab Katingan untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen PDAM guna memastikan tata kelola perusahaan berjalan transparan dan bertanggung jawab.
“Kalau masalah ini terus berlarut, bukan hanya pegawai yang dirugikan, tapi juga pelayanan air bersih kepada masyarakat bisa terganggu. Kami minta semua kewajiban kepada karyawan segera dilunasi,” tandasnya
