KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Kamis (13/3/2025) — Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, mendesak Pemerintah Kota untuk melakukan audit menyeluruh dan memperkuat regulasi terkait pengelolaan aset daerah.
Langkah ini dianggap krusial agar sengketa seperti yang terjadi di Puskesmas Pahandut tidak terulang kembali dan tidak mengganggu pelayanan publik yang menjadi hak dasar masyarakat .
Bennie menyoroti risiko administrasi ganda dan ketidakjelasan status kepemilikan aset yang selama ini menjadi celah kerugian.
Ia berharap agar Dokumen lengkap, sertifikat resmi, inventarisasi yang transparan, dan regulasi ketat dapat diciptakan untuk menjamin pengelolaan aset publik berjalan aman dan akuntabel.
Mengenai sengketa tanah Puskesmas Pahandut yang telah berkekuatan hukum tetap, Bennie mengingatkan Pemkot harus menaati putusan tersebut.
Ia juga mengusulkan langkah solutif seperti relokasi sementara atau pembangunan fasilitas pengganti agar pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar selama proses penyelesaian lahan berjalan. (adm)
