HUKUM

Kotim Harapkan Setiap Kecamatan Miliki Desa Percontohan Antikorupsi

KABARKALIMANTAN1, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengharapkan di setiap kecamatan di kabupaten itu memiliki satu desa percontohan sebagai Desa Antikorupsi.

“Memang tidak semua desa bisa diusulkan menjadi calon Desa Antikorupsi karena masih banyak desa yang kesulitan akses listrik dan internet, sehingga belum bisa membuat situs web,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur, Rihel di Sampit, Minggu (5/3/2023).

Ia menyebut saat ini baru dua desa di Kotawaringin Timur yang masuk dalam enam calon Desa Antikorupsi di Kalimantan Tengah, yakni Desa Mekar Jaya di Kecamatan Parenggean dan Desa Bagendang Hilir di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

“Di dua desa tersebut sudah dikunjungi oleh Tim Observasi Desa Antikorupsi KPK RI secara bergantian dalam dua hari terakhir,” ujarnya.

Ia menambahkan Tim KPK juga mengunjungi Desa Beringin Tunggal Jaya Kecamatan Parenggean karena berpotensi menjadi Desa Antikorupsi, meskipun tidak masuk dalam daftar enam desa yang diobservasi itu.

Rihel mengatakan desa-desa yang sudah diusulkan sebagai calon Desa Antikorupsi saat ini menunggu penetapan dari KPK, dan desa-desa tersebut akan tetap dijadikan percontohan di Kotawaringin Timur.

“Kalau tidak terpilih, maka kita evaluasi untuk ditingkatkan. Setidaknya ini semangat kita melawan korupsi,” kata Rihel.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur, Raihansyah mengatakan desa-desa yang diusulkan untuk penilaian dan observasi dari KPK itu merupakan desa yang sudah cukup maju dan lengkap persyaratan untuk menjadi Desa Antikorupsi.

“Persiapan yang dilakukan pun tidak dibuat-buat. Apa yang ditampilkan itu memang selama ini sudah mereka lakukan, termasuk dalam hal transparansi. Hanya digitalisasi berupa situs web yang kemudian dilengkapi desa ini. Mereka tampil apa adanya sesuai kemajuan yang mereka capai,” ujar Raihansyah.

Sebelumnya, Ketua Tim Observasi Desa Antikorupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Friesmount Wongso mengatakan program Desa Antikorupsi merupakan upaya KPK menekan korupsi di desa di Indonesia yang masih cukup marak.

“Korupsi merugikan masyarakat dan menghambat laju pembangunan desa. Untuk itu semua pihak diajak untuk berpartisipasi dalam pencegahan korupsi, salah satunya melalui desa antikorupsi,” ujarnya.

Ia menambahkan ada 22 desa di 22 provinsi yang akan ditetapkan oleh KPK menjadi desa antikorupsi, dan khusus di Kalimantan Tengah yang diobservasi sebanyak enam desa, termasuk di Kotawaringin Timur dua desa. (ant)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top