KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya – Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah memusnahkan barang bukti berupa narkotika dan senjata tajam yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap.
“Barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari 57 perkara, yang kami tangani sejak Juni 2021 hingga Agustus 2022,” kata Kepala Kejari Gunung Mas, Nixon Nikolaus Nilla di Kuala Kurun, Kamis (15/9).
Sebanyak 57 perkara tersebut di antaranya adalah narkotika, pembunuhan, penganiayaan, undang-undang darurat, perlindungan anak, dan pencurian. Narkotika menjadi perkara terbanyak yang ditangani, dengan jumlah 26 perkara.
Dari 26 perkara narkotika tadi, barang bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan memiliki berat bersih 85,04 gram. Selain itu turut dimusnahkan 358 butir zenith tanpa izin edar.
Dia mengatakan, pada kegiatan itu, delapan senjata tajam yang dimusnahkan. Senjata tajam itu merupakan barang bukti dari delapan perkara seperti pembunuhan, penganiayaan, dan undang-undang darurat.
Senjata tajam yang dimusnahkan adalah parang, tongkat yang berisi pisau, belati, badik, dan pisau. Parang menjadi senjata tajam yang paling banyak dimusnahkan, yakni sebanyak empat bilah.
“Selain itu, pada kesempatan ini juga dilakukan pemusnahan barang bukti lain, di antaranya adalah sejumlah telepon seluler dan beberapa lembar pakaian,” kata Nixon.
Pada pemusnahan itu Kejari Gunung Mas turut melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tokoh agama di wilayah setempat.
Pemusnahan narkotika dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan berisi karbol. Sementara itu pemusnahan barang bukti lain dilakukan dengan cara dibakar, dipotong, dihancurkan, dan dikubur hingga barang bukti tersebut tidak dapat digunakan lagi.
Menurut dia, pemusnahan barang bukti merupakan tindak lanjut dari proses penegakan hukum, yang dilakukan sesuai mekanisme prosedur yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pemusnahan barang bukti ini juga merupakan salah satu pertanggungjawaban kinerja Kejari Gunung Mas kepada masyarakat, dalam rangka keterbukaan informasi dan pelayanan publik,” demikian Nixon. (ANT)
