KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menyayangkan kebijakan pemerintah pusat yang memangkas besaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2026.
Ia menilai penurunan tersebut tidak sejalan dengan kontribusi besar Kalteng terhadap penerimaan negara.
“Pengurangan TKD ini sangat kami sesalkan. Kalteng ini provinsi penghasil—kita menyumbang dari sektor tambang, hutan, dan perkebunan. Idealnya hal ini menjadi pertimbangan pusat dalam menentukan besarnya transfer keuangan,” ujar Junaidi, Senin (13/10).
Legislator dari Dapil I Katingan, Gunung Mas, dan Palangka Raya itu menegaskan bahwa status Kalteng sebagai daerah penghasil seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih pada alokasi anggaran.
“Kalteng bukan provinsi penikmat, tetapi provinsi penghasil. Sebagian besar sumber daya yang menopang ekonomi nasional berasal dari daerah ini,” tegasnya.
Untuk meminimalkan dampak pengurangan TKD, Junaidi meminta Pemerintah Provinsi Kalteng bersama jajarannya untuk segera melakukan komunikasi intensif dan pendekatan strategis ke kementerian terkait di tingkat pusat.
“Harapan kita, Pak Gubernur dan perangkatnya bisa melakukan pendekatan ke pusat, agar pengurangannya tidak sebesar yang direncanakan,” ujarnya.
Selain mendorong komunikasi dengan pemerintah pusat, Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng itu juga menekankan perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sektor-sektor produktif harus dimaksimalkan, namun tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang masih rentan.
“Kita perlu mengoptimalkan sektor-sektor seperti kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Tapi jangan sampai menambah beban masyarakat, karena kondisi ekonomi mereka juga sedang sulit,” jelasnya.
Junaidi mengingatkan bahwa kebijakan fiskal daerah harus mempertimbangkan daya beli masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Jika masyarakat dibebani pajak berlebih, itu justru menambah masalah. Masyarakat sekarang juga sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Ia menekankan, situasi ini harus menjadi momentum bagi Pemprov Kalteng untuk melakukan terobosan demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Perlu ada langkah konkret dari pemerintah provinsi agar TKD tidak dipotong terlalu besar. Kita harus perjuangkan hak daerah, karena Kalteng adalah wilayah penghasil,” tutup Junaidi.
