KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya – Indeks RB Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan Provinsi Kalimantan Tengha pada 2022 mengalami peningkatan pada angka 53,44 dengan kategori CC dibandingkan pada 2021 yang berada di 48,88 dengan kategori C berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB).
“Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan,” kata Penjabat (Pj) Bupati Katingan Saiful, Jumat (20/10).
Kegiatan pemantauan dan peninjauan langsung Repormasi Birokrasi dan Percepatan SPBE di aula Bappelitbang Katingan tersebut dibuka secara resmi Pj Bupati Katingan Saiful, dan dihadiri Asisten dan sejumlah Kepala SOPD.
Sementara dari Kemenko Polhukam dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Syaiful Garyadi dan anggota serta Kabag Fasilitasi RB Kemendagri, Jhon Ermanto dan anggotanya.
Sehubungan dengan perubahan road map reformasi birokrasi nasional. Saiful, mengatakan pemerintah daerah juga sudah menyesuaikan dengan menyusun kembali road map reformasi birokrasi Kabupaten Katingan 2023-2024 yang saat ini masih dalam proses legalitasnya.
Rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2023 juga telah disusun berdasarkan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 3 tahun 2023, tentang perubahan atas peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024.
Dia mengatakan, terkait rencana aksi reformasi birokrasi general dan rencana aksi reformasi birokrasi tematik, saat ini pelaksanaannya sedang dalam proses evaluasi internal oleh tim evaluasi internal dari APIP.
“Rencana tersebut mengangkat empat tema yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintah, dan prioritas aktual presiden yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi,” kata Saiful.
Dia mengatakan berkaitan dengan RB tematik ini, bahwa Kabupaten Katingan sampai dengan tahun 2022 tingkat kemiskinan adalah 5,50 persen, pertumbuhan investasi – 3,16 persen, dan tingkat inflasi 5,5 persen.
Kemudian, berkaitan dengan RB general hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Katingan tahun 2022 memperoleh nilai 2,25 atau tingkat kematangan SPBE “cukup”, hasil evaluasi AKIP mengalami peningkatan.
Sementara pada tahun 2021 memperoleh nilai 57,27 atau predikat “CC”, sedangkan pada tahun 2022 memperoleh nilai 61,16 dengan predikat “B’.
Capaian akuntabilitas keuangan adalah WTP, nilai indeks implementasi berakhlak adalah 56,7 persen kategori B (cukup sehat), hasil penilaian maturitas SPIP di level 2 dengan nilai 2,979, nilai survei kepuasan masyarakat 86,20 (kategori mutu baik).
“Adapun kendala-kendala pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Katingan adalah kurangnya koordinasi internal perangkat daerah yang menjadi pengampu RB general dan tematik dengan perangkat daerah provinsi/k/l (level meso). Selain itu, karena terjadi rasionalisasi anggaran 2 kali dalam tahun berjalan,” katanya.
Sementara, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi mengatakan salah satu tujuan kunjungan kerja di Kabupaten Katingan adalah untuk meninjau Implementasi RB dan meninjau progres tindak lanjut hasil FKK dan penandatanganan butir-butir komitmen bersama di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kegiatan ini juga merupakan tugas Kemenko Polhukam untuk menyelenggarakan koordinasi, singkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam negeri penyelenggaraan Pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan,” singkatnya. (ANT)
