KABAR KALIMANTAN1, Tapin, Kalsel – Komisi II DPRD Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, menyoroti kualitas layanan tidak optimal pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tapin, akibat sarana yang minim.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Tapin Hairuji usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) didampingi Sekretaris Komisi II Wahyu Ranoro Nugroho, serta dua anggota Komisi II Ismail dan Dedy Arief Budiman ke MPP Kabupaten Tapin.
“Dari hasil inspeksi, kami menemukan sejumlah temuan yang dirasa dapat memengaruhi kenyamanan dan efisiensi layanan,” ujar Wakil Ketua DPRD Tapin Hairuji di Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel, Rabu (14/5).
Hairuji menyebutkan beberapa ruang pelayanan masih belum dilengkapi pendingin ruangan yang bakal berdampak terhadap kenyamanan warga maupun petugas.
Anggota DPRD Tapin Komisi II Ismail menambahkan sidak ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat yang menerima berbagai keluhan dari masyarakat soal MPP Kabupaten Tapin.
“Kami ingin memastikan laporan itu faktual, bukan hanya sekadar catatan di atas kertas,” tutur Ismail.
Menurut Ismail, pengalihan personel dari instansi berpotensi mengganggu kinerja layanan di tempat lain.
“Kami mengusulkan opsi tenaga outsourcing agar pelayanan tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi dinas,” ungkap Ismail.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Debby Estimutia mengakui adanya kekurangan terutama persoalan fasilitas sarana dan prasarana.
“Kami terbuka atas semua masukan dan berharap pembenahan bisa segera dilakukan,” ucapnya.
Debby menyebutkan sidak ini memperkuat sinyal bahwa pembenahan pelayanan publik di Tapin masih menjadi pekerjaan rumah, terutama menyelaraskan antara infrastruktur dan pengelolaan sumber daya manusia.
Sumber: ANTARA
