KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng untuk mengambil alih pengelolaan Jalur Asam Baru–Rantau Pulut di Kabupaten Seruyan.
Menurut Sudarsono, langkah tersebut merupakan aspirasi masyarakat dari Kecamatan Batu Ampar, Seruyan Tengah, Seruyan Hulu, dan Suling Tambun, yang mendambakan peningkatan infrastruktur jalan di wilayah mereka.
“Jalur itu menjadi akses penting bagi masyarakat, tetapi kondisinya saat ini belum memadai. Karena statusnya masih milik Kabupaten Seruyan, kemampuan daerah untuk menanganinya tentu terbatas,” ujarnya di Palangka Raya, Jumat. (29/08/2025)
Legislator dari daerah pemilihan II yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu menilai, penanganan jalan oleh pemerintah kabupaten akan cukup berat mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya. Karena itu, pengambilalihan oleh pemerintah provinsi dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Kalau dikelola pemprov, harapannya kualitas jalan bisa meningkat dan akses masyarakat antarwilayah jadi lebih lancar,” kata Sudarsono.
Ia menambahkan, keberadaan jalur tersebut sangat vital bagi mobilitas warga di desa-desa sekitar. Dengan penanganan di tingkat provinsi, diharapkan pembangunan infrastruktur jalan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Banyak desa bergantung pada jalur itu. Aspirasi masyarakat sangat jelas: mereka ingin jalan ini diambil alih oleh Pemprov Kalteng,” lanjutnya.
Sudarsono juga memastikan bahwa DPRD Kalteng akan terus mengawal aspirasi ini serta berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk memastikan rencana pengambilalihan dapat direalisasikan.
“Perlu langkah nyata dari pemerintah provinsi agar pembangunan tidak hanya terpusat di daerah perkotaan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di pelosok,” tegasnya.
Menurutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara menyeluruh.
