KABAR KALIMANTAN 1, Jakarta – Hari ini, Sabtu (6/11/2021) DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI, Andika Perkasa, di tengah kritik pengamat dan 14 LSM yang menolak karena ada dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Golkar, Dave Laksono, bahkan menyebut, agenda fit and proper test itu dilakukan Sabtu agar Andika dapat segera dilantik sebagai Panglima TNI.
Ada kesan DPR ingin melindungi kepentingan tertentu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, telah menegaskan Andika sebagai calon tunggal. Jokowi saat ini tengah dalam lawatan kerja ke Timur Tengah.
Harapan Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, agar presiden mempertimbangkan ulang keputusannya, akhirnya kandas.
Usman bersama koalisi yang terdiri dari 14 LSM, menolak pencalonan Andika.
“Implikasi kasus pelanggaran HAM dalam rekam jejak Andika harus menjadi pertimbangan utama,” kata Usman dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual, Kamis (4/11).
Andika diduga pernah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2002 itu, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip pertahanan dan HAM. Dari sudut pandang HAM, Andika dinilai bermasalah.
Selain menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI Andika pada Sabtu ini, Komisi I DPR RI juga membuka peluang agar di hari yang sama purnasidang, Andika dapat langsung dilantik sebagai Panglima TNI.
“Biar cepat aja sebenarnya. Enggak ada alasan kekhawatiran apa-apa,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/11). “Hal ini juga untuk menepis anggapan DPR bekerja lamban.”
Di sisi lain, menurutnya fit and proper test hari Sabtu bisa mempercepat pelantikan Andika sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan segera memasuki masa purnatugas.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar lainnya, Bobby Adhityo Rizaldi menambahkan, pihaknya berharap pada Senin usai paripurna Presiden Joko Widodo dapat segera melantik Andika.
“Jadi kalau misal diparipurnakan siang, mungkin bisa dari pemerintah ada pelantikannya di hari yang sama. Karena di hari itu walaupun secara administratif bapak Panglima Hadi pensiun pada 31 November, tapi secara UU pada hari itu beliau sudah berumur 58 tahun. Dengan penjadwalan tadi, diharapkan tidak ada transisi yang ada jabatan kosong,” jelas Bobby.
Menurutnya, komisinya baru melakukan proses verifikasi dokumen hingga memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Andika pada Jumat (5/11).
“Fit and proper test (pada) Sabtu, dan besok sudah mulai, verifikasi dokumen administrasi, LHKPN, dan lain-lain,” kata Bobby.
Terkait jumlah harta dan kekayaan yang jadi ranah LHKPN, koalisi juga minta penjelasan bagaimana seorang anggota TNI bisa punya harta senilai lebih dari Rp 179 miliar, sekalipun ia menantu Hendropriyono, eks Ketua Badan Intelejen Nasional, orang dekat Jokowi.
