KABARKALIMANTAN1, Muara Teweh – Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg yang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Utara (Batara) khususnya di seputar Kota Muara Teweh dan sekitarnya mendapat tanggapan dari wakil ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Hal ini menurut politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Parmana Setiawan sudah di komfirmasi dengan pihak Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
Menurut informasi yang didapat pihak ekspedisi mengalami kendala dalam pengiriman pada transportasi dikarenakan adanya curah hujan yang cukup tinggi. Jelasnya kelangkaan gas elpiji ini bukan juga hal yang baru ini saja terjadi. “Dua tahun yang lalu, kita sudah pernah merapatkan di Legislatif dan juga di pemerintah daerah,” katanya, Jumat kemarin.
Lanjutnya, dengan keluarnya keputusan Peraturan Bupati (Perbup) 2 Tahun yang lalu terkait masalah Harga Eceran Tertinggi (HET) tentang Elpiji. “Kami seluruh anggota DPRD menyarankan harus segera membentuk tim karena sudah ada edaran dari Gubernur Kalteng dan tindak lanjutnya kita tidak tau,” kata dia.
Ia juga menegaskan kembali, permasalahan ini bukan hal yang baru yang dirasakan di wilayah kita, harusnya ini diambil tindakan tegas, karena sudah melanggar Keputusan Bupati. “Kenapa tidak ada actionnya dari dua tahun lalu, Harusnya di tindak,” ujarnya.
Lanjutnya, untuk pangkalan yang fiktif harus di ambil tindakan atau di cabut ijinnya dan lagi hukuman kurungan karena telah melanggar Perbup sama dengan tindakan pidana. “Tapi akan kita lihat lagi di aturan apakah ada sanksi atau denda. Perlu pengawasan ketat, tetapi sudah molor dua tahun, ” pungkasnya. (Nor)
