KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terkait perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian presiden mendapat respons dari Partai Demokrat.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyebut perubahan kebijakan antar-pemerintahan sebagai hal yang wajar dalam sistem demokrasi langsung.
“Menurut saya wajar, dan hal ini adalah konsekuensi dari pemilihan langsung presiden,” kata Herman, Jumat (9/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa presiden yang terpilih melalui pemilu langsung membawa visi dan program kampanye masing-masing. Karena itu, perubahan arah kebijakan dianggap sebagai bagian dari dinamika sistem demokrasi.
Meski demikian, Herman menekankan bahwa tidak semua kebijakan pemerintahan sebelumnya ditinggalkan. Ia menyebut banyak program yang tetap dilanjutkan, selama dinilai bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan.
“Presiden terpilih pasti akan merealisasikan program yang dikampanyekan. Tapi banyak juga program dari presiden sebelumnya yang dilanjutkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Megawati dalam pidatonya di acara Trisakti Tourism Award di Jakarta, Kamis (8/5/2025), menyampaikan keprihatinannya atas praktik gonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi pergantian pemimpin.
“Gawat ini republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” ujar Megawati.
Megawati mendorong pentingnya kesinambungan pembangunan jangka panjang, terlepas dari siapa yang menjabat. Ia mencontohkan rencana pembangunan 100 tahun di Bali sebagai model yang dapat diadopsi secara nasional. (ADM)
