KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Begitu bocoran hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu proporsional tertutup atau sistem coblos partai jadi viral, masyarakat ikut antusias. Tadinya hanya partai dan caleg saja.
Yang membocorkan adalah Ahli Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Ia mengaku mendapat informasi, 6 hakim MK akan setuju mengembalikan ke sistem proporsional tertutup (coblos partai), setelah usai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka digugat.
Padahal 8 fraksi dan parpol di DPR (mayoritas) telah menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup. Bahkan, mereka sampai mengadakan pertemuan khusus membahas ini pada Selasa (30/5/2023). Hanya PDIP satu-satunya partai yang setuju sistem proporsional tertutup diterapkan lagi.
Menurut Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, PDIP diprediksi akan mengalami kenaikan suara signifikan di Pemilu 2024 bila sistem proporsional tertutup diterapkan. Ia mengatakan suara PDIP bisa naik hingga 25-27 persen atau separuhnya di pemilu dengan sistem ini.
“Karena mereka sudah siap, sehingga kemungkinan besar ada probability suara PDIP akan naik signifikan. Bisa lebih 20 persen bisa 25-27 persen mereka minimal bisa dapat,” kata Karyono, Rabu (31/5).
Karyono mengatakan sistem pemilu sistem proporsional tertutup menjadi keuntungan utama PDIP di Pemilu 2024 ketimbang sistem pilih Caleg. PDIP memiliki modal untuk menggunakan sistem proporsional tertutup, yakni identitas partai atau party id.
Kekuatan ini bercirikan PDIP memiliki infrastruktur partai dari pusat hingga daerah yang rapi dan berjalan baik. Infrastruktur ini di antaranya didukung oleh sistem kaderisasi dan disiplin partai yang mumpuni.
Faktor kedua, PDIP memiliki figur partai yang kuat pula untuk melengkapi identitas partai pada kekuatan sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sekalipun pernyataannya kerap jadi blunder.
“Jadi mereka sudah punya 2 modal, jadi sangat confident sehingga bisa dongkrak suara partai lebih signifikan,” kata Karyono. “Disiplin kader, sistem kaderisasi dan ketokohannya juga memang paling siap. Kombinasi party id dan figur id yang kuat, diuntungkan dari sistem tertutup.”
Selain PDIP, ia menilai PKS sebetulnya menjadi parpol yang memiliki karakteristik serupa seperti PDIP. Namun, ia berpendapat PKS belum terlalu signifikan perolehan suaranya dalam pemilu selama ini.
“Makanya PKS sementara ini belum cukup siap untuk proporsional tertutup, mereka masih memilih proporsional terbuka,” kata dia.
Suara senada diucapkan pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga. “PDIP tetap kukuh mendukung pemilu proporsional tertutup untuk mengembalikan kontrol penuh partai terhadap para anggota legislatifnya,” kata Jamiluddin.
“Banyak kader PDIP yang senior dan loyal terhadap partai, terpental dari kursi Senayan bila pakai sistem proporsional terbuka. Mereka disalip pendatang baru yang mengandalkan popularitas.”
Jamiluddin mengatakan, kelak partai mutlak memiliki kewenangan untuk menentukan kader-kadernya duduk di parlemen. Sementara sistem proprosional terbuka hanya didasarkan pada caleg yang memiliki suara terbanyak.
Analis Politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago juga memprediksi potensi kemenangan PDIP makin besar bila sistem proporsional tertutup diberlakukan di Pemilu 2024.
“Naiknya suara PDIP bahkan bisa membunuh partai-partai kecil yang institusionalisasi partainya masih lemah. PDIP bisa membabat partai-partai kecil, partai-partai baru lewat sistem tertutup. Ya kalau semua partai kecil dibunuh, partai tengah bisa terdampak,” kata Pangi.
“Apalagi mereka partai-partai kecil baru ini berbasis figur, berbasis vote getter, partai figur. Nah, PDIP ini sistem massa. Nah, itu mereka bisa terancam.”
Pemilihan Kongres di AS
Karena itulah, kembali ke sistem tertutup dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Di Amerika Serikat, setiap 2 tahun warganya memilih ke 435 anggota DPR yang disebut pemilu paruh waktu (midterm election), secara terbuka.
Pemilu DPR itu persis pada separuh masa jabatan presiden yang sedang berkuasa (durasi masa jabatan Presiden AS 4 tahun). Bagi rakyat AS, pemilihan anggota Kongres sama penting dan kompetitifnya seperti pemilihan presiden. Ini karena peranan penting yang Kongres mainkan dalam membuat undang-undang. Kongres secara hukum dan politik bersifat independen dari keinginan presiden.
Pada masa lalu, pemilihan Kongres cenderung menjadi―terpusat ke partai, dimana banyak pemilih yang loyal kepada satu partai politik dan cenderung memilih anggota Kongres dari partai yang bersangkutan.
Namun sejak 1960-an, pemilihan anggota Kongres semakin berpusat kepada si calon. Pertumbuhan media dan internet, pentingnya penggalangan dana kampanye yang agresif, jajak pendapat yang konstan dan aspek-aspek kampanya modern lainnya, telah membuat pemilih bersikap rasional.
Pemilih lebih cenderung memberi bobot kepada kekuatan dan kelemahan calon sebagai individu, bukan sebagai anggota partai tertentu. Di Indonesia pun serupa, tapi justru akan dimundurkan demi kepentingan kelompok tertentu, yang terafiliasi dengan penguasa.
