KABARKALIMANTAN1, Banjarmasin – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Kalsel berkomitmen mensukseskan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami tentunya sangat mendukung hal ini dan terus melakukan pembenahan layanan agar dapat mensukseskan program ETPD di Provinsi Kalsel,” kata Direktur Operasional Bank Kalsel Ahmad Fatrya Putra dikonfirmasi di Banjarbaru, Kamis (7/12).
Ahmad mengatakan ETPD merupakan upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah (Pemda) dari tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Ahmad menuturkan Bank Kalsel mendukung sistem tersebut dengan menyediakan berbagai jenis produk layanan/kanal digital, seperti instrumen pembayaran yang terdiri dari kartu ATM/Debit GPN, dan uang elektronik berbasis kartu (co-brading BRIZZI).
Kemudian, kanal pembayaran yang terdiri dari teller/webteller, PPOB, Mobile Banking, Internet Banking, Internet Banking Bisnis, SP2D Online, CMSP, QRIS, BI-Fast, BI-RTGS, SKNBI, Virtual account, E-Commerce, dan Modern Channel.
Selain itu, Ahmad menyebutkan Bank Kalsel juga telah mengintegrasikan sistem penerimaan pada sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Kalsel, seperti pembayaran PBB, e-Samsat, Pajak Pendapatan, Pembayaran Perizinan, BPHTB, Retribusi dan KIR semuanya sudah terintegrasi dengan beberapa sistem kanal penerimaan Bank Kalsel.
Ahmad berharap beberapa sistem kanal penerimaan dan pengeluaran pada Bank Kalsel dapat mempermudah pemda di seluruh Provinsi Kalsel mengimplementasikan ETPD secara efektif dan efisien, serta dapat mengoptimalkan pencapaian Championship TP2DD pada penilaian 2024.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel Raudatul Jannah menuturkan perlu sosialisasi ETPD untuk meningkatkan pemahaman Pemda atau Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sehingga mendorong peningkatan kualitas pelaporan data elektronifikasi transaksi pemda Semester 2 Tahun 2023.
“Melalui sosialisasi ini besar harapan kita dapat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kategori atau level indeks elektronifikasi transaksi Pemda se-Kalsel kedepannya,” ungkap Raudatul.
Berdasarkan data indeks ETPD Semester I Tahun 2023, Provinsi Kalsel telah mencapai tahap Pemda Digital dengan skor 93,6 persen.
Raudatul menargetkan seluruh pemda di Kalsel dapat menggunakan sistem digital pada semester II 2023.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo menambahkan data Indeks ETPD Semester I Tahun 2023 terjadi peningkatan level pada kategori ETPD Provinsi Kalsel dari “Maju” menjadi “Digital” dengan skor 93,6 persen.
“Bahkan secara yearover-year meningkat 34,29 persen dari Semester I Tahun 2022,” ujar Wahyu.
Wahyu menyatakan Pemprov Kalsel juga menerima penghargaan Pemerintah Provinsi Dengan Implementasi QRIS Terbaik di Wilayah Kalimantan dari Bank Indonesia Award 2023. (ANT)
