KABAR KALIMANTAN 1, Palangka Raya – Kepala Badan Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalteng Sri Widanarni menyatakan untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai smart province atau provinsi pintar, salah satunya diperlukan aparatur sipil negara yang tanggap digitalisasi.
“Membangun suatu pemerintahan yang digital, sumber daya manusia (SDM) juga harus didorong untuk menguasai digitalisasi dengan baik,” kata Kepala Badan Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalteng Sri Widanarni di Palangka Raya, Selasa (7/6).
Adapun provinsi pintar, yakni suatu kolaborasi kewilayahan dalam sebuah provinsi berbasis teknologi dalam mendukung penyelesaian isu strategis serta pengembangan berbagai potensi daerah.
Untuk itu, pemprov melalui BPSDM menyiapkan berbagai program dan kegiatan pelatihan maupun peningkatan kemampuan para ASN, agar semakin cakap digital sehingga mampu mewujudkan hal tersebut.
Selain itu program dan kegiatan yang disiapkan juga sebagai bentuk keseriusan Pemprov Kalteng merespon dorongan pemerintah pusat yang menginginkan pemerintah daerah menjadi pemerintah yang cakap digital.
Sri memaparkan, salah satu upaya ini adalah melalui pelatihan government transformation academy (GTA) yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan BPSDM Kalteng.
“Pemprov Kalteng dalam kesempatan ini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Kominfo melalui Balitbang SDM yang kemudian memberikan dukungan dan pelatihan,” tuturnya.
Sri menegaskan pelatihan yang dilaksanakan tersebut seiring dengan semangat Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi provinsi yang pintar atau yang lebih dikenal dengan sebutan provinsi pintar.
“Kami berharap setelah mengikuti kegiatan ini ASN delegasi mampu mengimplementasikan, menjadi contoh, serta bisa berbagi berbagai hal yang didapatkan dari pelatihan ini kepada lainnya,” jelasnya.
Pelatihan GTA yang diselenggarakan ini dibagi dalam empat kelas dengan masing-masing tema yaitu Fasilitator Pembelajaran Digital (FPD), Manajemen Risiko SPBE (MRSPBE), Social Media Analyst (SMA), serta Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi (SMLTI).
Kegiatan ini diikuti 100 orang ASN di lingkup Pemprov Kalteng selama lima hari kerja, yakni 6-10 Juni 2022. Diharapkan para peserta mampu mengoptimalkan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki. (RED/ANT)
