KABARKALIMANTAN1, Depok – Begitu kasus beras rusak ditimbun di Depok viral, seluruh pihak angkat suara. Mulai DPR, warga, pelaku, juga sampai saksi. Aparat kepolisian pun memeriksa sejumlah pihak guna mengusut penyebab kejadian itu, lengkap dengan mata rantainya.
Aparat memangil pihak JNE yang pertama kali ramai diangkat media. Begitu pula Kementerian Sosial (Kemensos), guna mengusut temuan paket bantuan sosial (bansos) dari Presiden Jokowi yang dikubur di Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat itu.
“Polres Depok Satreskrim melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi terhadap beberapa pihak hari ini. Di antaranya dari Kemensos RI, JNE Pusat, dan juga JNE Depok,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan dalam konferensi pers, Senin (1/8/2022).
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily, meminta Kemensos buka suara terkait temuan bansos dari presiden berupa beras yang dikubur di Kota Depok, Jawa Barat.
“Kemensos tetap harus memberi penjelasan, meski JNE selaku distributor telah bersuara terkait hal itu. Berarti bansos itu tak dapat didistribusikan kepada warga yang berhak menerima,” kata Ace, Senin (1/8).
Politikus Partai Golkar itu juga mendesak aparat kepolisian mengusut temuan beras tersebut. Menurutnya, polisi perlu mengusut pelaku dan motif di balik pengurusan bansos. Pertanyaan kunci: Kenapa pula beras bansos sampai rusak begitu banyak? Manajemen penyimpanan Kemensos akan ditelusuri.
PT DNR Gandeng JNE
Dari proses pemeriksaan diketahui, PT DNR merupakan vendor pemegang distribusi paket bansos dari pemerintah ke wilayah Depok pada tahun 2020. Pada periode itu, PT DNR menggandeng JNE untuk mendistribusikan paket sembako ke masyarakat.
Oleh karena itu kepolisian turut memeriksa JNE sebagai pihak jasa kurir yang mengantar ke penerima yang namanya sudah ada dalam list yang dibuat pemerintah. Kontrak itu berisi tugas menyalurkan ratusan ribu ton bansos dari presiden ke warga.
Kendati demikian, Zulpan mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti penguburan beras-beras bansos itu. Menurutnya, pencarian bukti dan petunjuk masih terus dilakukan penyidik di lapangan.
Timbunan itu terungkap usai ahli waris pemilik lahan melakukan penggalian dengan alat berat. Dalam foto-foto yang beredar, kondisi beras-beras itu tampak sudah rusak karena telah ditimbun dalam waktu yang lama.
Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, angkat suara. “Kalau itu benar, berarti beras rusak. Tidak boleh dibagikan kepada masyarakat. Pesan presiden, jangan berikan beras ke masyarakat yang kita sendiri tak mau makan,” kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8).
PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir alias JNE juga memberi penjelasan, dalam kapasitas selaku distributor beras bansos tersebut. “Tidak ada pelanggaran yang kami lakukan, sesmua sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak dan tak layak konsumsi. Perjanjian kerja sama yang telah disepakati memang begitu,” kata Eri Palgunadi, Vice President JNE, Minggu (31/7).
