KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman berharap Presiden Joko Widodo untuk membatalkan penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Alasannya, ia terindikasi banyak kasus korupsi.
Menurut Boyamin Saiman, jika tetap dilantik maka akan berdampak pada jalannya pemerintahan. “Bisa timpang karena yang bersangkutan dianggap memiliki catatan yang kurang bagus. Presiden semestinya membatalkan penunjukan Heru Budi dan diganti orang lain yang lebih bersih,” ujar Boyamin.
Rekam jejak Heru Budi ramai diperbincangkan publik. Terlebih rekam jejak yang berkaitan dengan sejumlah kasus yang pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pada akhirnya kepala pemerintahan DKI tidak akan berwibawa dan tidak bisa jadi tauladan bagi bawahan. Banyak bawahan yang berpotensi tidak patuh,” kata Boyamin.
Ia lantas mencontohkan beberapa kasus yang membelit HBD. Seperti saat menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi sempat diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi pantai Jakarta.
Ia juga kerap dikaitkan dengan kasus pembelian tanah Cengkareng dan tanah RS Sumber Waras di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kasus itu memang berlarut-larut dan akhirnya dianggap selesai oleh Agus Rahardjo, Ketua KPK waktu itu.
Selain MAKI, Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) juga menggelar aksi mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono yang dicurigai ikut dalam tindak pidana pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016.
Selain itu, Heru juga diduga memiliki informasi mengenai skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di pantai utara Jakarta. Heru Budi sendiri menyerahkan segalanya pada Jokowi. Selasa kemarin, Jokowi mengungkap alasan menunjuk Heru Budi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sebagai pengganti Anies Baswedan.
Jawaban Jokowi
Jokowi sudah mengenal lama sosok Heru. Sewaktu ia memenangi Pilkada DKI tahun 2012, Heru menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN), lalu jadi Wali Kota Jakarta Utara, dan terakhir sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI.
“Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali. Sejak jadi Wali Kota di DKI. Kemudian waktu memegang badan keuangan,” kata Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Jokowi mengakui dirinya sudah mengetahui cara kerja Budi Hartono dan sudah mengetahui rekam jejak Heru Budi Hartono. “Saya tahu betul rekam jejak secara bekerja, kapasitas, dan kemampuannya, saya tahu semuanya,” ujar Jokowi.
Dengan penjelasan Jokowi tersebut, harapan MAKI dan PAJ, terhenti sudah. Tinggal menanti sepak terjang Heru Budi dalam mengelola kota metropolitas yang memiliki masalah sangat kompleks.
“Ya tak mungkinlah Jokowi menepikan orang-orang yang sudah setia membantu dia sejak lama, apalagi masuk tim pemenangan di Pilkada. Batu loncatan pertama untuk selanjutnya menjabat presiden,” komentar Budi Kresnadi, netizen asal Pejompongan, Jakarta.
