KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Mengenakan pakaian dinas, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/9/2022) pagi, tanpa satupun pendamping. Sambil menenteng map biru diduga berisi berkas pemeriksaan, ia tampak berjalan penuh percaya diri.
Ia dimintai keterangan penyidik KPK selama kurang lebih 11 jam terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta beberapa waktu lalu. Anies mengklaim kedatangannya untuk menjelaskan proses penyelenggaraan Formula E yang tengah diselidiki oleh KPK.
“Saya ingin sampaikan, senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya,” ujar Anies di Gedung Merah Putih KPK. “Sehingga, isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas.”
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Wa Ode Herlina, meminta Gubernur DKI Jakarta menjelaskan laporan keuangan gelaran Formula E Jakarta secara transparan. Termasuk laporan untung rugi terkait ajang balap mobil listrik itu.
Audit khusus Formula E ini sebelumnya memang sudah lama direncanakan oleh Pemprov DKI sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan musim mendatang. Targetnya saat itu audit rampung pada pertengahan Juli 2022.
Namun, Jakpro akhirnya tak bisa memenuhi target. “Kami memang baru mendapatkan pemenang tender audit keuangan Formula E. Sudah ada yang ditunjuk melalui proses tender,” ujar Widi Amanasto, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Rabu (7/8), tanpa menyebutkan nama perusahaan itu.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Gilbert Simanjuntak (Komisi B DPRD DKI Jakarta) menyebut, tidak ada kantor akuntan yang mau mengaudit keuangan gelaran Formula E Jakarta.
“Saya dapat informasi itu saat rapat evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta, pekan lalu. Jelas terungkap bahwa audit tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan tidak ada kantor akuntan yang baik yang bersedia mengaudit,” kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu (7/9).
“KPK diharapkan mampu mengungkap banyaknya malaadministrasi yang terjadi pada gelaran Formula E. KPK harus mengerti aturan sebagai dasar mengetahui adanya keputusan Gubernur yang melampaui wewenang, yang juga ditemukan dalam bentuk rupiah.”
Korupsi Politis
Terpisah, eks Ketua Komite Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Bambang Widjojanto, berharap KPK bisa bekerja profesional terkait pemanggilan Anies Baswedan.
Bambang mengatakan, Anies datang dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas pengusutan Formula E yang dilakukan penyidik. Ia kuawatir, nantinya pimpinan KPK malah memanfaatkan keterangan Anies untuk menetapkan eks Mendikbud itu sebagai tersangka.
“Yang menjadi pertanyaan besar pasca-pemberian keterangan Anies Baswedan atas pemangilan dari KPK, apakah pimpinan KPK akan tunduk pada hasil dan kesimpulan penyelidikan? Apakah tidak mencari-cari alasan dan memaksakan kehendak untuk menersangkakan Anies?” ujar Bambang.
Menurut Bambang, kemungkinan tersebut ada karena saat ini sudah memasuki tahun politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini bisa mengakibatkan meningkatnya tekanan politik yang membuat korupsi politis.
Dalam artian, bisa saja terjadi permufakatan jahat untuk menjatuhkan seseorang demi kepentingan politik. “Sehingga, akan banyak diciptakan kegaduhan yang menunjukkan makin rapuhnya proses penegakan hukum yang authentic dan memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat,” ucap mantan Wakil Ketua KPK itu.
Ketua KPK, Firli Bahuri, menepis adanya unsur politis di balik pemeriksaan terhadap Anies Baswedan. Menurut Firli, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK hanya terkait dengan prosedur hukum.
“Tidak ada proses yang di KPK di luar prosedur hukum. Itu yang saya minta,” kata Firli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan. “Pemeriksaan Anies, sama seperti pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap pihak-pihak lainnya. Tidak ada hal yang istimewa.”
