KABARKALIMANTAN, Jakarta – Seusai bikin heboh di Indonesia, hacker Bjorka membuat langkah berani: menantang pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap dia. Sikap pemerintah, pakar IT, hingga warganet sangat berbeda dalam menyikapi hacker canggih ini. Mulai dari abai, kritis, tapi banyak yang mendukung.
Melalui akun Twitter @bjorkanism, ia memamerkan beberapa aksinya dalam membobol data pemerintah, seperti rangkaian surat rahasia Presiden Joko Widodo, Badan Intelijen Negara (BIN), data KPU, pelanggan PLN, hingga doxing pribadi Menteri Komunnikasi dan Informasi (Menkominfo), Johnny Plate.
Menurutnya, Indonesia takkan berkembang jika masih mempercayakan sebuah lembaga pada orang seperti itu. Buktinya, Bjorka mudah membobol data milik pemerintah. “Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seorang militer, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh,” tulis Bjorka seperti dikutip pada Minggu (11/9).
“… this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people
— Bjorka (@bjorkanism) September 10, 2022
Ia turut menuturkan bahwa dirinya memiliki teman seorang warga Indonesia yang tinggal di Warsawa, Polandia. Seorang teman yang ia maksud itu bercerita kepada Bjorka betapa kacaunya Indonesia. Bjorka pun mengaku salah satu motifnya untuk membobol data milik pemerintah adalah untuk sang teman tersebut.
“Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan peretasan ini untuknya,” papar Bjorka. “Dia warga buangan RI imbas kebijakan 1965, yang dituduh berhaluan kiri hingga kewarganegaraan mereka dicabut dan sulit kembali ke Indonesia.”
“Dia telah meninggal tahun lalu, setelah merawat aku sejak lahir. Dia ingin kembali ke Indonesia dan melakukan perubahan dengan teknologi. Tampaknya sulit. Makanya aku lebih suka melakukan dengan cara ini. Tujuan sama, agar negara tempat ia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik.”
Kematian Munir
Edannya lagi, Bjorka juga membongkar beberapa kasus sensitif yang pernah terjadi di Indonesia. Mulai dari tragedi 1965, hingga kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib, setelah mendapat beberapa pertanyaan dari warganet.
Dalam grup Telegram, Bjorka mengatakan bahwa ia menanti pihak Indonesia untuk menghukumnya atau menangkap dia. “Saya masih menunggu untuk diserbu oleh Pemerintah Indonesia,” tulisnya (11/9/2022).
Dalam artikel yang ia tulis bertajuk “Who Killed Munir?” Bjorka menyebut nama Mayor Jenderal TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono sebagai sosok di balik kematian Munir pada 2004. Bjorka pun menyebar data pribadi Muchdi yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya.
Menurut Bjorka, Munir selaku Koordinator Kontras yang sangat vokal, mengungkapkan pelaku penculikan 13 aktivis periode 1997-1998 adalah anggota Kopassus dengan sandi Tim Operasi Mawar. Akibatnya, Muchdi yang saat itu menjabat Danjen Kopassus, dicopot dari jabatan yang baru ia emban 52 hari.
Minta Maaf ala Malaysia
Badan Intelijen Negara (BIN) mengklaim kebocoran data oleh Bjorka adalah hoaks. Namun, pakar siber menilai data yang diungkapkan peretas itu valid. “Setelah saya cek dan kita verifikasi, ternyata tidak bocor. Seluruh surat BIN itu di-enkripsi, disandi. Semua surat, apalagi itu ke Presiden, itu di-kripto,” kata Deputi VII sekaligus juru bicara BIN, Wawan Purwanto (11/9).
Direktur eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, menyarankan pemerintah untuk meminta maaf atas berbagai kebocoran data agar kepercayaan publik kembali. “Permintaan maaf itu penting. Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan warga yang sekarang merasa diabaikan haknya,” ujar Damar dalam acara Darurat Perlindungan Data Pribadi yang disiarkan MNC Trijaya secara virtual.
Damar membandingkan langkah pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia, yang juga mengalami kasus kebocoran data 46,2 juta data SIM Card dari 12 operator sululer pada 2017. Data yang bocor berisi tanggal lahir, nomor KTP, nomor ponsel, alamat email, hingga password. Yang dialami Malaysia persis kasus di Indonesia, tetapi dengan kuantitas jauh lebih besar. Diduga hingga 1,3 miliar nomor kartu SIM jebol.
Pemerintah Malaysia kala itu melakukan 3 hal, yakni meminta maaf, membentuk tim untuk memastikan data yang tersebar tidak diunduh lebih banyak orang, serta menyelidiki dalang peretasan. Meski si hacker lolos, Damar menyebut setidaknya pemerintah Malaysia menunjukkan rasa tanggung jawab. Bukan ngeles seperti pemerintah RI. “Tirulah Malaysia, daripada sibuk bermain di media dan lempar tanggung jawab,” tuturnya.
Kebocoran data 1,3 miliar data registrasi SIM Card di Indonesia jadi rekor kebocoran data terbesar di Asia. Bjorka mengklaim dirinya berada di balik serangan siber yang sangat besar ini. Setelah mengunggah data SIM Card ke situs breached.to, Bjorka juga sempat meminta pemerintah Indonesia berhenti bertindak bodoh (stop being an idiot-Red).
Berikut daftar lembaga yang sempat dibobol Bjorka:
1. Data KPU
Belum lama ini, Bjorka membocorkan sejumlah data yang diduga milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tepatnya pada Rabu (7/9) unggahan berjudul ‘Indonesia Citizenship Database From KPU 105M’ muncul di situs BreachForum.
Bjorka mengklaim memiliki 105.003.428 juta data penduduk Indonesia dengan detail mulai dari NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain.
2. Data registrasi SIM Card
Bjorka membocorkan data registrasi SIM CARD yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dengan kapasitas 87 GB pada 31 Agustus lalu. Data itu dihargai senilai US$50 ribu atau setara Rp743,5 juta. Bjorka menyertakan sampel data sebanyak 2GB.
3. Data pelanggan PLN
Sebanyak 17 juta data milik pelanggan PLN diduga bocor di forum hacker, BreachForums. Penjual data itu bernama Loliyta. Isinya, nama pelanggan, tipe KwH, tipe meteran, dan lainnya.
4. Dokumen untuk Jokowi
Bjorka membocorkan rangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Jokowi, termasuk dari BIN. “Contains letter transactions from 2019-2021 as well as documents sent to the President including a collection of letters sent by the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara) which are labeled as secret,” ujar Bjorka dalam unggahannya di breached.to.
Dalam keterangannya, dokumen yang dicuri pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed). Bjorka tak menyertakan rincian harga jual. Kemungkinan ini dilakukan sekadar unjuk gigi membuktikan ucapan sebelumnya di Telegram untuk membobol data Presiden.
5. Doxing Johnny Plate
Bjorka melakukan doxing kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate teat hari ini, Sabtu (10/9) di saat ulang tahunnya. “Happy birthday,” tulis Bjorka di grup telegram Bjorkanism pada Sabtu (10/9) siang, sembari melampirkan sejumlah data-data pribadi Johnny.
Yang tidak atau belum ia jebol datanya namun hanya iseng menyentil, adalah Ketua DPR RI, Puan Maharani dan buzzer pendukung rezim Jokowi, Denny Siregar. “Hai @Dennysiregar7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak rakyat Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang?” tulis Bjorka lewat akun twitter @bjorkanism, Senin (12/9/2022).
Sedangkan terhadap Puan, ia menyindir perayaan ulang tahun di ruang rapat paripurna kala masyarakat ramai demo kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tepat di luar gedung DPR RI, Senayan, Selasa lalu.
“Apa kabar Bu @puanmaharani_ri? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor Anda?” tulis Bjorka melalui unggahannya di Twitter, Minggu (11/9).
“Memang kesal data kita dicuri. Tapi sebagian besar aksi dia membongkar kebusukan pemerintah, ya bagus untuk diketahui rakyat. Kalau lihat apa yang ia unggah, saya rasa benar. Faktual. Boleh dong bongkar data IKN, kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan hasil hitungan asli KPU di Pilpres 2014 dan 2019,” ujar @risma_suk…ti warganet asal Bandung.
