KABARKALIMANTAN.COM, Palangka Raya – Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar berdikari dari sisi pendapatan serta menciptakan lapangan kerja yang akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat.
Salah satunya dengan lauching inovasi layanan publik BBPOM “UMKM BERDIKARI” dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Bahalap Hotel Palangka Raya, Senin (27/3/2023).
UMKM BERDIKARI (UMKM Bertekad Kuat, Inovatif, Kreatif dan Mandiri) merupakan bentuk layanan publik Balai Besar POM di Palangka Raya berupa pendampingan prima 1 UMKM 1 Fasilitator yang akan memudahkan pelaku UMKM pangan dan obat tradisional di Kalimantan Tengah dalam mendaftarkan nomor izin edar BPOM.
“Ini untuk mendukung program peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar produk bisa bersaing dengan UMKM di luar Kalimantan Tengah,” kata Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalteng Ivo Sugianto Sabran.
Pasalnya dengan program UMKM BERDIKARI akan berdampak luas pada penggerakan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Ditengah masih banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan dalam hal izin edar produk pangan.
“Saya hadir di sini mengapresiasi program dari BBPOM Palangka Raya dan juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menawarkan solusi nyata pendampingan insensif satu UMKM itu satu fasilisator,” ungkapnya.
Pemprov sendiri tambah Ivo punya program pendukung bagi pelaku UMKM dengan mendapatkan sertifikasi halal secara gratis dan izin usaha serta pendaftaran hak kekayaan intelektual (HAKI).
“Di tahun 2023 ini sudah tercatat 10 ribu pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal dan izin usaha. Dan mudah-mudahan ini angkanya terus bertambah,” harapnya.
Kedepan jika sudah ada izin edar dari BBPOM, sertifikasi halal dan izin usaha ini nantinya akan menambah indeks value (nilai) dari produk UMKM sehingga jika dijual nanti akan lebih bagus dan berkualitas dan bisa bersaing juga dengan produk-produk di luar Kalimantan Tengah. (IST/KK1)
