KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Ganjar Pranowo bergabung dengan partai lain menjelang Pilpres 2024, menurut pengamat politik dari Universitas Andalas, Adrinaldi, merupakan keputusan paling logis.
Menurut Aldi, andai tak diusung PDIP di Pilpres 2024, Ganjar tak pnya banyak opsi lain. Ia bisa menunggu 2 kali untuk mendapatkan momen unggul di sejumlah hasil survei capres.
Dalam kondisi terkini, Asrinaldi meyakini beberapa partai akan dengan senang hati menampungnya. “Kalau seandainya keputusan PDIP tetap memajukan Puan Maharani, sementara Ganjar harus ikut perintah partai, saya pikir Ganjar rasional meninggalkan PDIP,” paparnya, Senin (18/7).
Jika itu terjadi, Aldi meyakini PDIP akan menderita kerugian lebih besar. Apalagi sampai Ganjar sampai berlabuh ke partai lain, PDIP berpotensi ditinggalkan sebagian pemilihnya di Jawa Tengah. Mereka akan lebih memilih Ganjar.
Sementara kerugian Ganjar, tak sebesar PDIP. “Mungkin hanya akan dicap sebagai pengkhianat. “Ganjar bisa cukup rasional. Peluang dia besar pada 2024. Jika tidak memanfaatkan peluang itu, tentu akan rugi sendiri. Momentumnya pas,” kata dia.
Ganjar dalam beberapa kali kesempatan, tak diundang saat Ketua Umum PDIP, Puan Maharani, berkunjung ke Semarang dan Jawa Tengah. Dia juga sering disentil secara terbuka oleh Megawati Soekarnoputri, queen maker PDIP.
Pekan ini, Sekjen PDIP, Hasto Hasto Kristiyanto, menyebut jika Ganjar tak bisa ke luar kota atau propinsi (dalam niat menggalang suara). Hasto lantas menambahkan, hal itu juga berlaku bagi kader PDIP lain, termasuk dirinya.
“Dalam partai ada mekanisme penugasan. Saya datang ke Taruna Merah Putih sekarang, itu membawa surat tugas dari DPP partai. Jelas mandatnya,” ujar Hasto di Kantor DPD PDIP Jakarta, Tebet, Jumat (22/7).
Ia lantas mencontohkan kasus serupa di Surabaya. “Kami dorong Bu Risma untuk membangun prestasi setinggi-tingginya bagi kota Surabaya. Karena yurisdiksinya seperti itu,” ungkap Hasto.
Hasto menjelaskan kewajiban mengantongi surat penugasan partai merupakan mekanisme yang sudah ada sejak lama di PDIP. Sehingga, ia menilai ada pihak yang salah mengartikan surat tugas terkait larangan terhadap Ganjar.
Sebelumnya, Hasto menegaskan setiap kader dilarang kampanye untuk perorangan, apalagi sampai ke luar kota. Hal ini kemudian dikaitkan dengan kabar PDIP melarang Ganjar ke luar kota terkait Pilpres 2024.
Hasto mengaku pihaknya pernah memberikan kritik kepada salah satu kader partainya yang menjadi kepala daerah karena kerap melakukan kunjungan ke Jakarta. Teguran disampaikan secara tertulis. Sebab menurut dia, setiap kepala daerah harus fokus membangun daerahnya.
Kalkulasi Politik
Sumber redaksi yang dekat dengan Ganjar menyebut kemungkinan besar orang nomor satu Jawa Tengah itu menyeberang ke partai lain. Konon tim Ganjar sedang menghitung kalkulasi politiknya.
“Dia sudah lelah diperlakukan kurang baik, kurang diajeni. Sepertinya dia tak mau bernasib seperti Pak Jokowi. Sudah jadi presiden saja masih diperlakukan ndak baik. Memang di dalam ruangan Bu Mega, tapi videonya di share ke publik,” ujar sumber redaksi yang enggan disebut namanya itu.
Ia mengacu pada vlog Puan yang mempublikasikan Jokowi sedang dipanggil Mega. Kala itu Mega duduk di kursi direktur dengan meja besar, sedangkan Jokowi di kursi kecil yang tidak pantas untuk seorang presiden. Protokoler kepresidenan pun tak berkutik di depan Mega.
Ganjar sendiri pernah bilang, “Saya akan manut pimpinan. Tegak lurus.” Walau begitu, sumber tadi menyebut, itu kalimat normatif, apalagi diucapkan di saat acara besar partai.
