KABAR KALIMANTAN 1, Jakarta – Ketua GP Ansor, Rahmad Hidayat Pulungan, mendapat sindiran pedas terkait pernyataannya yang bernada membela 2 menteri yang ikut berbisnis tes PCR.
Sebelumnya, Rahmad ikut berkomentar tentang dugaan Menko Marver, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Tohir, dalam pusaran bisnis PCR.
Dalam pandangannya, kedua orang itu beprestasi, makanya ada saja pihak yang iri.
“Orang itu kan kalau banyak prestasinya, pasti saja ada yang iri. Pak Luhut dan Pa Erick ini kan selama Covid kelihatan betul perjuangan dan pengorbanannya untuk rakyat. Selama Covid, semua Menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara melakukan hal yang sama,” kata Rahmat sebagaimana, Minggu (7/11/2021).
Rahmat lantas menjelaskan soal isu bisnis PCR. Paling tidak dalam isu yang melibatkan Luhut maupun Erick ada dua hal yang harus ditelaah.
Menurut Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk ini, dua hal itu adalah terkait harga PCR dan dugaan keterlibatan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Soal harga, kata Rahmat, itu otoritas milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bukan Menko Marves Luhut Pandjaitan maupun Menteri BUMN Erick Tohir.
“Sedangkan soal GSI itu kan dari awal inisiatif dan kolaboratif banyak pihak dan semangatnya gerakan sosial-kemanusiaan. Sudah dijelaskan oleh Jubir LBP dan ET. Bisa dipertanggung-jawabkan,” tambah Rahmat.
Nama Luhut dan Erick Tohir terseret isu PCR dan jadi sorotan publik karena diduga ada kepentingan bisnis tes PCR lewat PT GSI.
Keduanya, disebut-sebut patungan untuk membentuk perusahaan penyedia tes PCR melalui perusahaan masing-masing.
Terpisah, Senin pagi redaksi mendapat pernyataan bertolak belakang, dari Asmuji, salah satu tokoh Muhammadiyah, Surabaya.
“Orang kalau sudah masuk pusaran rezim, dapat jabatan dan kenyamanan, lazimnya tidak jernih lagi dalam bersikap. Tak terkecuali dalam kasus Luhut dan Erick dalam pusaran bisnis PCR,” ujar pria tokoh pemuda di daerah Keputran, Surabaya ini.
“Penentu harga memang menteri yang lain, tapi koordinator penanganan Covid di tangan Luhut. Penentu PPKM level 1-4 dan tetek bengeknya orang yang sama,” papar Asmuji.
Pernyataan jubir Luhut yang bilang, keuntungan bisnis PCR banyak untuk kegiatan sosial, juga dinilai sebagai narasi khas untuk membela diri.
“Masa harga PCR dari Rp 2 juta ke atas, bisa berkali-kali ganti hingga Rp 275 rb. Padahal harga perolehannya tak sampai Rp 50 rb. Mereka tega menari di atas penderitaan rakyat,” imbuh Asmuji.
Ia lantas mengulang pernyataan Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, yang menyebut bahwa PT GSI (dimana kedua menteri berbisnis PCR) telah 7 kali mengubah akta perusahaan. Tendensinya, mengaburkan kepemilikan saham.
“Banyak yang tidak sinkron. Dulu bilang, tidak ikut bisnis PCR. Begitu terungkap, ngomong tak ambil untung sepeserpun. Begitu dikejar lagi, bilang keuntungan untuk kegiatan sosial. Rezim tidak beres,” tutur Asmuji.
