POLITIK

Silaturahmi Lebaran Prabowo-Jokowi, Disisipi Isu Pilpres 2024

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Kunjungan silaturahmi Prabowo Subianto ke keluarga Presiden Joko Widodo, Senin (2/5/2022), disisi isu Pilpres 2024.

“Kami hanya bersilaturahmi. Ini kan momentum Hari Raya Idul Fitri, keluarga kami biasa saling berkunjung,” ujar Prabowo. “Saya juga berkunjung ke kediaman keluarga Bu Megawati Soekarnoputri. Tidak ada muatan politik.”

Namun pengamat dan netizen tak seluruhnya menangkap momentum itu sebagai silaturahmi biasa. “Sangat memungkinkan itu jadi silaturahmi politik, sebab Prabowo kan dikaitkan dengan 2 keluarga itu pada Pilpres 2024,” ujar Andri Priadi, eks kader PSI yang sedang merapat ke partai lain.

Seperti diketahui, selain narasi yang sangat kuat didorongnya pasangan Prabowo-Puan Maharani (putri Megawati), sempat pula muncul usulan pasangan Prabowo-Jokowi. Kali ini presiden akan berposisi sebagai Cawapres, sementara Prabowo yang berstatus menteri, akan jadi Capres.

Hal itu diduga lantaran elektalibitas Puan sangat jauh, sehingga agar duet partai merah itu dinilai lebih bisa mengamankan kekuasaan jika yang maju duet Prabowo-Jokowi.

Ditolak PKS

Isu santer itu pekan lalu direspon Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka mengkritik dukungan Sekretariat Bersama (Sekber) agar Prabowo maju sebagai capres didampingi Jokowi sebagai wakil. Bagi PKS, dukungan ini terlalu dipaksakan.

PKS pun juga menilai Jokowi juga seharusnya menyatakan dengan tegas tak akan maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden di 2024 nanti. PKS menilai regenerasi kepemimpinan 2024 harus berjalan demi menjaga kesehatan demokrasi Indonesia.

“Masih banyak tokoh-tokoh bangsa yang kredibel dan layak memimpin Indonesia,” kata juru bicara PKS Pipin Sopian dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23 April 2022.

Menurut dia, masyarakat menginginkan pemimpin baru yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Khususnya dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

PKS meminta wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode juga harus diakhiri. Di tangan Jokowi, rakyat makin sulit.

Mulai dari kenaikan harga BBM, minyak goreng, kenaikan pajak hingga adanya rencana menaikkan tarif listrik dan LPG 3 kg. “Wacana memperpanjang jabatan presiden 3 periode harus endgame pada 2024.” kata dia.

Terakhir, PKS juga menyoroti sejumlah kebijakan lain yang bermasalah, misalnya memaksakan memindakan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah bersama DPR. kata dia, tampak tidak empati dan tidak memiliki skala prioritas pembangunan.

Mega proyek pemindahan IKN dinilai dipaksakan di tengah pandemi dan utang pemerintah yang kian membengkak. Per Maret 2022, utang itu mencapai rekor Rp 7.052 triliun,” kata Pipin.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!