KABAR KALIMANTAN1, Muara Teweh – Permasalahan stunting di Indonesia, saat ini menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disdalkuk KB dan P3A) Kabupaten Barito Utara, Silas Patiung mengatakan bahwa pada RPJMN ini pemerintah menetapkan target penurunan angka prevalensi stunting dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 14 persen pada tahun 2024 ini.
“Dalam upaya pencapaian target amanat agenda pembangunan nasional pada RPJMN tersebut, pemerintah telah menetapkan sasaran dan strategi nasional melalui Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting,” kata Silas Patiung.
Dikatakan Silas, kasus stunting ini sudah menjadi tanggungjawab kita semua. Dan audit kasus stunting ini bveberapa waktu lalu sudah kita laksanakan. Dan untuk kegiatan pada hari ini dilakukan paparan oleh 4 (empat) puskesmas.
Adapun ke empat Puskesmas yang melakukan papapran yaitu Puskesmas Muara Teweh, Puskesmas Sei Rahayu, Kecamatan Teweh Tengah, Puskesmas Lahei I Kecamatan Lahei dan Puskesmas Trahean Kecamatan Teweh Selatan.
“Ke empat puskesmas tersebut pada hari ini mewakili kita semua untuk menyampaikan paparan terkait kasus stunting di wilayhnya masing-masing dan untuk dibahas pada hari ini serta diseminasinya nanti diberikan rekomendasi tindak lanjut pakar kita termasuk psikolog dari Provinsi Kalteng yang mengikuti kegiatan ini secara zoom meeting,” kata Kadis Dalduk KB P3A Barito Utara.
Dijelaskan Silas, untuk kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini, sedangkan pada tahun 2025 mendatang kita mulai lagi dengan kegiatan yang sama. Karena setiap tahun tim pakar dua kali audit stunting dua kali diseminasi yang merupakan bagian dari audit kasus stunting. (kk1/ks)
