KABARKALIMANTAN1, PALANGKARAYA – Demonstrasi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Palangkaraya, Senin (11/4/2022) pagi.
Mahasiswa yang terdiri dari sejumlah organisasi menyerukan hilangnya hati nurani pemerintah atas kebijakan yang dikeluarkan, di depan Kantor DPRD Kalteng.
Sejumlah kebijakan yang ditentang dalam demontrasi tersebut berupa kenaikan harga BBM, naiknya pajak pertambahan nilai (PPN), kenaikan bahan pokok hingga wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Memulai aksi dari kantor KONI Kalimantan Tengah, mahasiswa menggunakan atribut kemahasiswaan disertai spanduk berjalan kaki menuju kantor DPRD Kalteng. Puluhan personel Polresta Palangkaraya telah bersiaga mengamankan jalannya aksi damai tersebut.
Korlap Aksi, William Chandra, mengatakan sejumlah tuntutan diberikan mahasiswa dalam demonstrasi tersebut. Diantaranya mendesak dan menuntut DPRD Provinsi Kalteng untuk menyampaikan dan
menyatakan sikap untuk menolak terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada pemerintah pusat, MPR dan DPR RI.
Menuntut DPRD agar mendesak pemerintah daerah untuk segera mengusut tuntas mengenai kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga bahan pokok lainnya.
Kemudian menuntut DPR RI agar mendesak Menteri SDM segera menurunkan harga
dan mensubsidikan BBM di masyarakat Indonesia.
Menuntut perwakilan DPR RI dari dapil Kalteng untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap janji kampanye presiden dan wakil presiden.
Menolak kebijakan pmerintah pusat terkait kenaikan PPN 11 persen. Mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU masyarakat hukum adat.
Meminta dan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyelesaikan Konflik Agraria di Kalimantan Tengah.
“Jika tuntutan tidak digubris maka kami akan melaksanakan aksi lebih banyak lagi jilid 2,” pungkasnya. (ITING)
