KABARKALIMANTAN1, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi setelah laju inflasi tahunan (year-on-year/yoy) daerah itu mencapai 3,77 persen berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kota Samarinda Nadya Turisna di Samarinda, Selasa (4/8/2026), mengatakan pemerintah memilih fokus pada pengendalian komoditas yang paling memengaruhi pengeluaran rumah tangga, meskipun kenaikan indeks harga konsumen (IHK) turut dipengaruhi komoditas nonpangan seperti perhiasan emas dan tarif angkutan udara.
“Kenaikan IHK sebesar 3,77 persen ini memang dipengaruhi komoditas nonpangan seperti emas dan transportasi udara. Namun, perhatian utama kami tetap menjaga keterjangkauan harga pangan serta memastikan pasokan bahan bakar minyak tetap aman agar tidak memicu tekanan inflasi lanjutan,” katanya.
Menurut dia, strategi pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan sisi pasokan. Pemkot Samarinda mengoptimalkan peran Perumda Varia Niaga dalam menyediakan ayam beku dengan harga Rp33.000-Rp35.000 per kilogram sebagai alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus mengurangi ruang spekulasi harga di tingkat pedagang sehingga tekanan terhadap komoditas pangan dapat ditekan.
Selain itu, pemerintah juga memperluas pilihan pangan murah dengan menyediakan ikan layang beku seharga Rp32.000 per kilogram sebagai alternatif sumber protein bagi masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas.
Pemkot Samarinda juga mengubah pola pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) agar intervensi pemerintah tidak mengganggu aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Evaluasi sebelumnya menunjukkan pelaksanaan GPM di dalam pasar berpotensi memicu persaingan langsung dengan pedagang.
“Kami sepakat memindahkan lokasi Gerakan Pangan Murah ke kawasan permukiman warga agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat tanpa mengganggu aktivitas ekonomi para pedagang di pasar tradisional,” ujar Nadya.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama Dinas Perdagangan, Perum Bulog, Dinas Perikanan, dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar Gerakan Pangan Murah pada 5-6 Agustus 2026 di halaman Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Bumi Alam Indah, Kelurahan Lempake.
Dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok, seperti beras SPHP, Minyakita, telur, dan produk perikanan dengan harga di bawah harga pasar sebagai upaya menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.
Di sektor energi, pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan Dinas Perhubungan untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak berjalan lancar. Stok BBM di Depo Juanda dipastikan dalam kondisi aman, terdiri atas Pertalite sebanyak 7.463 kiloliter dan Biosolar 2.496 kiloliter.
Untuk mengantisipasi antrean kendaraan yang berpotensi mengganggu distribusi barang, seluruh SPBU di Samarinda diminta mulai beroperasi pukul 05.00 WITA serta menyiagakan petugas khusus guna mengatur kelancaran arus kendaraan.
Pemkot Samarinda menilai pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada operasi pasar, tetapi juga pada kelancaran distribusi pangan dan energi.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, BUMN, instansi vertikal, dan pelaku usaha terus diperkuat agar tekanan inflasi dapat ditekan secara bertahap sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.
Sumber : ANTARA
