KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Beberapa waktu Komisi B DPRD Kota Palangka Raya melakukan kunjungan ke Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Disperkop UKMP) Kota Palangka Raya, membahas masalah inflasi.
Rombongan Komisi B DPRD Kota Palangka Raya dipimpin Sekretaris Komisi B, Reja Framika, memgatakan hal itu bertujuan untuk melakukan tugas pengawasan terhadap inflasi yang terjadi sebagai dampak dari naiknya harga BBM subsidi pada awal September lalu.
“Sebagai legislator kami berupaya menjalankan tugas pengawasan, termasuk terhadap inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga BBM belum lama ini,” papar Reja, Rabu (21/9/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Komisi B DPRD Kota Palangka Raya juga memberikan saran dan pendapat terkait permasalah inflasi. Salah satunya adalah untuk membentuk aturan atau ketentuan yang mengatur perdagangan.
“Salah satu tugas Disperindag UKMP Kota Palangka Raya adalah mencari solusi untuk menekan inflasi, dengan cara mengawasi, mengendalikan dan membuat aturan atau regulasi,” jelasnya.
Selanjutnya Reja berpendapat, perlunya dibuat aturan atau regulasi, yaitu Perda perdagangan, yang mengatur mengenai harga- harga barang dipasaran, khusus bahan kebutuhan pokok
“Dalam aturan itu nantinya akan ditetapkan harga batas atas dan juga harga batas bawah. Sehingga semua harga dapat disesuaikan,” terangnya.
Tentunya aturan ini, lanjutnya, dibuat dengan membuat analisa dan kajian terlebih dahulu. Tentunya dengan melibatkan pihak- pihak yang berkepentingan seperti akademisi ekonomi, aparat penegak hukum, pengusaha, dan lainnya.
“Dengan dibuatnya Perda perdagangan tersebut diharapkan bisa memberikan rasa aman dan terlindungi bagi masyarakat, serta menghindari munculnya oknum yang ingin memonopoli pasar yang bisa merugikan masyarakat,” pungkasnya. (GUS)
