KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalteng Menggugat menggeruduk kantor DPRD Kalteng, di Jalan S Parman, Kota Palangka Raya, Senin (5/9/2022) sore. Massa yang beratribut pakaian hitam menuntut agar DPRD Kalteng dapat menyuarakan aspirasi mereka terkait penolakan kenaikan harga BBM.
Dijaga ketat aparat kepolisian dari Polda Kalteng dan Polresta Palangka Raya, massa menyerukan penolakan mereka atas kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah sejak (3/9/2022) lalu.
Dengan membentangkan spanduk kritikan, massa menyebut pemerintah belum bisa menyejahterakan rakyat dengan kebijakan menaikkan harga BBM. Tak berapa lama, massa kemudian disambut Ketua DPRD Kalteng Wiyatno bersama jajaran di pintu gerbang kantor DPRD.
Korlap aksi, Ernae Agustyana, mengatakan ada lima tuntutan yang diberikan kepada DPRD Kalteng sebagai perwakilan masyarakat kepada pemerintah pusat. Diantaranya menuntut DPRD Kalimantan Tengah agar mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mengaudit kembali BPH migas dalam regulasi penyaluran BBM bersubsidi.
Menuntut DPRD Kalimantan Tengah agar mendesak DPR RI untuk meminta KPK usut kasus jual beli berkaitan dengan dana distribusi BBM subsidi. Menuntut DPRD Provinsi Kalimantan Tengah agar mendesak DPR RI melalui rapat kerja Kementerian ESDM untuk mengawal stabilitas harga BBM bersubsidi.
Menuntut DPRD Provinsi Kalimantan Tengah agar mendesak DPR RI melalui Rapat Kerja Kementerian Keuangan agar dapat memprioritaskan APBN untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendesak DPRD Kalimantan Tengah untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gubernur Kalimantan Tengah berkaitan dengan regulasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran,” ucapnya.
Sementara Wiyatno, kepada mahasiswa mengatakan akan meneruskan aspirasi yang diberikan kepada pemerintah pusat, khususnya DPR RI. Saat ini kenaikan BBM terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kalteng.
“Kami juga menolak kenaikan BBM. Terimakasih dan aspirasi ini akan kami teruskan ke pusat,” pungkasnya. (TING)
