KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Bisa dipahami jika Panglima TNI dan seluruh jajarannya gemas terhadap sikap Komnas HAM dan Amnesty Internasional. Kedua lembaga yang mengaku berbasis kemanusiaan itu berharap TNI bisa menahan diri.
Hal itu mereka sampiakan sebagai respon sikap Panglima TNI, Jendral Yudo Margono, yang menaikkan status operasi di Papua sebagai siaga tempur. TNI tengah berupaya membebaskan pilot Susi Air Philip Mark yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak awal Februari 2023.
Dalam upaya itu, prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4).
Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kemudian, saat korban sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya. Selain itu, 5 prajurit TNI dilaporkan hilang seusai kontak tembak dengan KKB.
“Tadinya soft approach. Tapi setelah serangan pada 15 April lalu, status operasi ditingkatkan jadi siaga tempur. Selama ini kita masih teritorial. Komunikasi sosial tetap kita lakukan, tapi kini siaga tempur. Penegakan hukum dilakukan TNI-Polri demi menjaga keamanan di Papua,” tegas Yudo Margono.
Hati-Hati Tak Gegabah
Meski TNI diserang KKB Papua, Komnas HAM tetap meminta TNI mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark yang disandera oleh
“TNI harus mencegah konflik di Papua meluas dan bertambahnya korban jiwa. Kami mendukung upaya TNI dan Polri dalam penyelamatan Philip Marthen, tapi tetap kedepankan prinsip kehati-hatian. Perlu proporsionalitas,” kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro Atnike dalam keterangan resmi, Selasa (18/4/2023).
Atnike menyebut Komnas HAM mendorong adanya penegakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggung jawab dalam berbagai tindak kekerasan, sesuai dengan UU dan prinsip HAM.
“Tapi pemerintah pusat maupun daerah termasuk TNI-Polri harus memastikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak langsung. Kami ajak semua pihak untuk menahan diri dalam merespons situasi di Papua untuk mencegah eskalasi konflik,” ujarnya.
Komnas HAM pun menyampaikan duka cita terhadap Pratu Miftakhul Arifin yang gugur dalam upaya pembebasan Kapten Philip. “Turut berduka cita atas korban jiwa dan luka dari Anggota TNI, khususnya Prajurit TNI Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftakhul Arifin,” kata Atnike.
Terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut operasi siaga tempur darat oleh TNI untuk melawan KKB di Papua adalah keputusan yang keliru dan gegabah.
“Operasi tempur tersebut justru berpotensi menimbulkan pertumpahan darah di Papua. Akan ada banyak korban sipil dan anggota TNI yang berjatuhan. Selain itu, layanan dan fasilitas umum di Bumi Cendrawasih juga turut terdampak,” ujar Usman Hamid, Selasa (18/4).
