KABAR KALIMANTAN1, Sampit – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mengumpulkan seluruh kepala desa di daerah itu untuk menyatukan arah pembangunan dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa.
“Kami ingin menyerap aspirasi dari para kepala desa, apa saja yang masih menjadi permasalahan dan apa keinginan mereka,Iinsya Allah apa yang kami bisa bantu sesuai kewenangan provinsi,” kata Pjs Bupati Kotim Shalahuddin di Sampit, Kamis (3/10).
Dia mengatakan pihaknya melaksanakan rapat kerja kepala desa se-Kotim yang digelar di Sampit dan dihadiri kurang lebih 168 kepala desa.
Dia menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan tersebut, pertama untuk memperkenalkan dirinya sebagai Pjs Bupati Kotim menggantikan Bupati Kotim Halikinnor dan Wakil Bupati Kotim Irawati yang mengambil cuti untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Meski masa tugas Pjs Bupati Kotim hanya dua bulan, namun Shalahuddin ingin bekerja optimal dan tentunya hal itu membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan setempat.
Kedua, kata dia, sesuai amanah Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui kegiatan ini ia ingin menyampaikan kepada seluruh kepala desa terkait program yang telah dilaksanakan Pemprov Kalteng untuk Kotim.
“Tadi sudah kami sampaikan, hampir semua jalan provinsi yang ada di Kotim sudah mantap, kecuali ada sedikit yang belum, sekitar 4,5 persen yang belum mantap, tapi itu akan kita kerjakan di 2025 karena program itu terus-menerus dilakukan,” ujarnya.
Selain program yang memang menjadi kewenangan provinsi, kata dia, juga ada program lainnya dalam bentuk hibah yang akan dibantu untuk Kotim.
“Seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan mengawal setiap program dalam artian lebih yang intens,” imbuhnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng ini mengatakan kegiatan ini juga sebagai upaya pemerintah untuk menyatukan arah pembangunan dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa.
“Kepala desa memegang peranan penting sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan di kabupaten, karena desa yang maju dan mandiri akan diwujudkan kabupaten yang maju dan sejahtera,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Shalahuddin juga mengingatkan seluruh kepala desa akan poin-poin penting dalam menjalankan pemerintahan di desa. Kesuksesan pelaksanaan seluruh program pembangunan, salah satunya adalah terwujudnya pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi.
“Apalagi di Kotim terdapat satu desa yang ditetapkan oleh KPK sebagai Desa Percontohan Anti Korupsi di Kalteng, yaitu Desa Bagendang Hilir. Hal ini membuktikan upaya-upaya Pemkab Kotim telah berjalan dalam menjalankan pemerintahan desa yang anti korupsi,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, pemahaman aturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, hingga upaya pengentasan stunting tidak boleh dianggap sepele.
Maka dari itu, ia berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi para kepala desa menyampaikan permasalahan di desa masing-masing untuk bersama-sama mencari solusi untuk kemajuan daerah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim Raihansyah menyampaikan saat ini desa-desa di Kotim sedang melaksanakan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).
Musrenbangdes ini, kata dia, bertujuan untuk penyusunan RKP Desa untuk 2025 dan daftar usulan Musrenbang kecamatan atau kabupaten 2026.
“Kami telah mengeluarkan surat edaran maupun petunjuk teknis terkait perencanaan desa tahun anggaran 2025, sehingga desa tidak terlambat dan dapat menetapkan APBDes tahun anggaran 2025 tepat waktu,” demikian Raihansyah.
Sumber: ANTARA
