KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Kerumunan yang terjadi saat Presiden Joko Widodo bagi-bagi sembako di Terminal Grogol, Jakarta Barat kemarin (10/8/2021), mendapat banyak kritikan. Hingga naskah ini diturunkan, pihak Istana Negara belum memberikan pembelaan seperti kasus serupa di Maumere, NTT, tahun lalu.
Ironisnya, bahkan partai pendukung pun tidak cukup kuat dalam memberikan pembelaan. Salah satu partai pendukung malah menyentil Jokowi. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Daulay, menyayangkan atas membeludaknya warga hingga melanggar protokol kesehatan (prokes). Menurut Saleh, Jokowi tak semestinya sampai repot-repot blusukan ke masyarakat.
Dia punya banyak menteri sebagai pembantunya di pemerintahan. Namun Saleh mengapresasi upaya Jokowi membantu rakyat miskin. Hanya saja niatan itu bisa berbalik menjadi blunder. “Kalau prokesnya enggak dijalankan dengan baik, maka pembagian sembako tersebut kurang pas. Tujuannya baik, membantu masyarakat kecil, tapi malah menjadi tempat penyebaran virus Covid19,” kata Saleh, Rabu (11/8/2021).
Kerumunan warga saat pembagian sembako, rawan penyebaran virus.
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, malah menyampaikan pernyataan lebih pedas. Menurut Mega, jika pemerintahan Jokowi tidak bisa mengatasi pandemi dengan baik, maka kredibilitas PDIP sebagai partai pengusung akan ikut terpengaruh.
Sementara dari kubu oposisi, tentu saja suaranya kencang. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Irwan, meminta Presiden Jokowi menghentikan agenda seremonial bagi-bagi sembako dengan turun langsung ke lapangan.
“Presiden Jokowi seharusnya dapat mengisi ruang yang kosong dengan semangat keteladanan dalam pelaksanaan PPKM. Jika semangat PPKM itu membatasi mobilitas masyarakat, Pak Jokowi harus bisa mendukung hal itu terwujud,” kata Irwan.
Ia menyarankan, Jokowi menunda kegiatan bagi-bagi sembako yang sifatnya seremonial. Soal penyaluran bantuan, toh sudah menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
“Saya kira cukup staf presiden yang atur itu. Jangan malah Pak Jokowi terus-terusan membuat kerumunan di tengah PPKM,” lanjutnya. “Rakyat butuh teladan. Semuanya itu langka saat ini, di tengah pandemi yang belum jelas kapan bisa diatasi oleh pemerintah.”
Kubu PKS bersuara lebih keras lagi. Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, menilai langkah Jokowi yang akhirnya memicu kerumunan, justru hanya mengamini julukan The King of Lip Service yang diberikan oleh BEM Universitas Indonesia (UI).
“Jokowi selama ini kerap meminta semua pihak untuk patuh terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi covid. Namun justru dia memicu kerumunan melalui pembagian sembako. Aksi Presiden Jokowi ini seolah mengkonfirmasi kebenaran dari julukan King of Lip Service pemberian BEM UI,” kata Nabil.
Di kalangan netizen, kritikan lebih parah. Hampir semua postingan terkait bagi-agi sembako di Grogol itu dikritik dengan beragam bahasa, dari yang santun hingga sangat kasar. Banyak juga yang menilai hukum tebang pilih. Dalam kasus kerumunan gara-gara seorang warga Sukabumi membagikan uang, sikap aparat keras sekali. Alasannya, menimbulkan kerumunan.
Salah Pemda
Jokowi sendiri sebelumnya tersandung kasus serupa di Maumere, NTT, awal tahun lalu. Namun saat itu pihak Istana langsung menyampaikan pembelaan. “Itu jadi pelajaran untuk mengelola pengamanan standar protokol kesehatan. Warga Maumere sudah lama menanti presiden. Animonya luar biasa. Jadi ya hal yang tidak terhindarkan,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian.
Kerumunan di Maumere tahun lalu, bukan salah Jokowi.
Menurut Donny, kesalahan bukan dari sisi Jokowi, tapi pihak pemerintah daerah, yang seharusnya dapat memberikan pengawalan ketat. “Ini bukan presiden yang melanggar, tapi elemen pemerintah daerah yang mengawal presiden. Ini sesuatu yang berbeda. Presiden kan simbol negara, pasti mengundang banyak massa,” tambahnya.
“Lagipula, saat Pak Jokowi menyapa dari atap mobil, beliau juga mengingatkan warga untuk memakai masker. Dalam video tampak, Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya,” komentar Bey Machmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, kala itu. (SN)
