KABARKALIMANTAN1, MUARA TEWEH — Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD Kabupaten Barito Utara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Pembangunan Infrastruktur Strategis dengan skema tahun jamak (multi-years).
Lewat kesepakatan ini, tiga proyek jembatan prioritas dipastikan mendapat alokasi pembiayaan bertahap mulai tahun anggaran 2026 hingga 2029.
Penandatanganan nota kesepakatan berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, serta dihadiri Bupati Barito Utara Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, dan Sekda Muhlis di Muara Teweh, Rabu (12/8/2026).
Sekretaris DPRD Barito Utara, Sudiyono, menjelaskan bahwa skema tahun jamak ini diterapkan untuk memberikan kepastian hukum, kepastian anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian proyek-proyek berskala besar.
“Tujuan utama kesepakatan ini adalah menjamin keberlanjutan pengerjaan fisik yang tidak memungkinkan dituntaskan dalam satu tahun anggaran. Dengan skema ini, tahapan konstruksi dan pembiayaannya terencana secara presisi hingga 2029,” ujar Sudiyono di Muara Teweh.
Tiga jembatan strategis yang masuk dalam skema pembiayaan multi-years tersebut mencakup:
- Jembatan Lemo (Lemo–Lemo Seberang): Dialokasikan anggaran sebesar Rp15,015 miliar (2026), Rp39,810 miliar (2027), Rp40,040 miliar (2028), dan Rp5,235 miliar (2029).
- Jembatan Montallat (Sikan–Tumpung Laung): Dialokasikan anggaran sebesar Rp15,6 miliar (2026), Rp41,475 miliar (2027), Rp41,475 miliar (2028), dan Rp5,450 miliar (2029).
- Jembatan Lahei (Lahei Seberang–Lahei): Dialokasikan anggaran sebesar Rp30,450 miliar (2026), Rp81,075 miliar (2027), Rp81,075 miliar (2028), dan Rp10,4 miliar (2029).
Melalui sinergi eksekutif dan legislatif ini, Pemkab dan DPRD Barito Utara optimistis penyelesaian ketiga jembatan tersebut akan membuka isolasi wilayah, memperlancar rantai pasok ekonomi, dan meningkatkan keselamatan mobilitas warga di sepanjang aliran Sungai Barito. (adm)
