KABARKALIMANTAN1, MUARA TEWEH — Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Barito Utara, Rabu (12/8/2026).
Penyesuaian anggaran ini dilakukan untuk merespons dinamika fiskal terbaru sekaligus mengakselerasi pengerjaan proyek-proyek infrastruktur strategis.
Bupati Barito Utara, Shalahuddin, menjelaskan bahwa Perubahan APBD 2026 memfokuskan alokasi pada belanja modal guna membiayai program pembangunan tahun jamak (multi-years), khususnya percepatan konektivitas jalan dan jembatan di seluruh wilayah daerah.
“Di sisi belanja, pemerintah daerah mengusulkan kenaikan signifikan dari Rp3,470 triliun menjadi Rp4,382 triliun, atau bertambah Rp911,732 miliar. Peningkatan ini didorong oleh lonjakan belanja modal yang naik 45,99 persen menjadi Rp2,161 triliun untuk menopang komitmen pengerjaan proyek multi-years,” tegas Shalahuddin di Muara Teweh.
Di sisi penerimaan, target pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari Rp3,295 triliun menjadi Rp3,261 triliun akibat penurunan dana transfer pusat sebesar Rp40,012 miliar.
Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif dengan kenaikan Rp3 miliar menjadi Rp173,540 miliar.
Adapun defisit belanja ditutup melalui optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) T.A. 2025 hasil audit BPK RI yang ditetapkan sebesar Rp1,700 triliun.
Rancangan Perubahan APBD 2026 Kabupaten Barito Utara mengusung beberapa poin struktur fiskal utama:
- Postur Belanja Modal: Mengalokasikan Rp2,161 triliun khusus pengerjaan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis kontrak tahun jamak.
- Pertumbuhan PAD: Mengalami peningkatan target menjadi Rp173,540 miliar sebagai dorongan kemandirian fiskal daerah.
- Penggunaan SiLPA Terukur: Memanfaatkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,700 triliun yang telah disesuaikan dengan ketentuan penggunaan dana earmarked pusat.
Bupati Shalahuddin berharap proses pembahasan rancangan perubahan anggaran bersama DPRD dapat segera dituntaskan agar pelaksanaan program prioritas dan pelayanan publik berjalan optimal hingga akhir tahun. (adm)
