KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas sektor bersama pemerintah pusat.
Langkah ini terlihat dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Selasa (5/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng.
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi lonjakan di pasar,” ujarnya.
Dalam arahannya, Tomsi meminta daerah memperkuat distribusi, melakukan operasi pasar, serta meningkatkan pengawasan harga di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian bersama karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah langkah strategis terus dioptimalkan, seperti pelaksanaan pasar murah, pemantauan harga bahan pokok, serta penguatan distribusi logistik antarwilayah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjaga stabilitas harga serta mendukung kesejahteraan masyarakat. (ADM)
