KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi data desa untuk mendukung pelaksanaan Program Huma Betang di wilayah timur provinsi.
Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta yang terdiri atas kepala desa dan unsur pemerintah daerah, Palangka Raya, Rabu (29/10/2025)
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menghadiri kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak agar implementasi Program Kartu Huma Betang dapat berjalan tepat sasaran.
“Kelancaran dan ketepatan data sangat menentukan keberhasilan Program Kartu Huma Betang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar gubernur.
Rakor yang sebelumnya dibuka oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo diikuti 394 peserta, terdiri dari 86 kepala desa Barito Selatan, 113 kepala desa Barito Timur, 75 kepala desa Barito Utara, 65 kepala desa Murung Raya, serta undangan lainnya.
Edy menjelaskan bahwa Program Huma Betang merupakan bagian inti dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya masyarakat Dayak, dengan semangat kearifan lokal menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera serta selaras dengan agenda Indonesia Emas 2045.
Program Huma Betang mencakup delapan prioritas utama:
- Bantuan langsung tunai (BLT)
- Operasi pasar sembako murah
- Sekolah dan kuliah gratis
- Layanan kesehatan gratis berbasis KTP/BPJS
- Akses ketenagakerjaan
- Dukungan permodalan bagi petani
- Bantuan bagi nelayan
- Bantuan rumah untuk guru
Gubernur Agustiar menegaskan bahwa seluruh program tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial yang merata, termasuk bagi masyarakat tidak mampu di wilayah pedalaman.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang putus sekolah, tidak ada masyarakat yang kesulitan berobat, dan tidak ada keluarga yang kekurangan pangan. Semua harus mendapat akses layanan dengan kualitas yang sama,” tegasnya.
Pada tahun 2025, sejumlah program strategis telah dijalankan sebagai langkah awal, seperti sekolah gratis, Satu Rumah Satu Sarjana, layanan kesehatan gratis, pasar murah, serta dukungan bagi petani dan nelayan.
Seluruh program ini akan dipadukan dalam Kartu Huma Betang Sejahtera yang mulai diimplementasikan penuh pada 2026.
Pemerintah provinsi menekankan pentingnya data desa yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dalam pelaksanaan program, sehingga tepat sasaran dan selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
Pemprov berharap sinkronisasi ini dapat mengurangi tumpang tindih permintaan data oleh berbagai level pemerintahan, sekaligus memperkuat basis data desa sebagai fondasi perencanaan menuju Indonesia Emas 2045.
