KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pendapatan daerah melalui tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan.
Dalam pertemuan bersama perusahaan-perusahaan yang bergerak di kedua sektor tersebut di Palangka Raya, Senin (20/10/2025), Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalteng diwajibkan melakukan sebagian transaksi keuangan melalui Bank Kalteng.
“Perusahaan yang berinvestasi di Kalteng harus membuka rekening dan menjalankan aktivitas transaksi keuangan minimal 25 persen melalui Bank Kalteng. Ini merupakan bagian dari upaya kita menggali dan mengoptimalkan potensi daerah,” ujar Agustiar, didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Kewajiban tersebut dituangkan dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh perusahaan sektor kehutanan dan perkebunan bersama pemerintah daerah se-Kalteng.
Menurut Gubernur, langkah ini merupakan respons cepat atas kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat, sehingga daerah harus mengambil langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskalnya.
“Kita harus melakukan penyesuaian. Salah satu kiatnya adalah memastikan pendapatan daerah maksimal, karena dari sinilah pembangunan dapat berjalan,” tegasnya.
Selain kewajiban transaksi melalui Bank Kalteng, pakta integritas juga memuat komitmen perusahaan untuk:
– Membayar pajak dan retribusi daerah secara penuh dan tepat waktu,
– Menggunakan kendaraan operasional dengan TNKB (plat) Kalimantan Tengah,
– Menyampaikan data kendaraan dan alat berat yang beroperasi di wilayah Kalteng,
– Mengikuti ketentuan tonase kendaraan untuk melindungi infrastruktur jalan.
“Plat KH harus menjadi identitas kendaraan operasional di wilayah kita. Masih banyak truk besar dengan plat luar daerah, dan ini perlu kita benahi bersama,” kata Agustiar.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemprov Kalteng menyambut baik kebijakan efisiensi pemerintah pusat, termasuk pengaturan perjalanan dinas dan peniadaan pertemuan di hotel.
Semua langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penyesuaian belanja agar tetap selaras dengan arahan nasional.
Setelah pertemuan dengan perusahaan kehutanan dan perkebunan, Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten/kota dijadwalkan melanjutkan pertemuan serupa pada hari berikutnya dengan perusahaan sektor pertambangan untuk menyelaraskan komitmen optimalisasi pendapatan daerah.
