KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Hal ini sebagai tekad dan upaya agar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah H Nuryakin dalam sambutannya di acara Entry Meeting atas LKPD Pemprov Kalteng di Ruang Eka Hapakat, Kamis (16/3/202
Tak dipungkiri, berkat kerja keras dari seluruh perangkat daerah yang ada, tahun anggaran 2021, Pemprov Kalteng memperoleh opini WTP dari BPK RI.
Walau masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Tapi melalui pemeriksaan ini dapat mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kunci keberhasilan adalah komitmen bersama. Dan kita harus betul-betul serius,” tegasnya.
Untuk itu Sekda berharap kepada seluruh kepala perangkat daerah beserta segenap jajarannya dapat mempersiapkan segala urusan administratif yang diperlukan.
“Kooperatif dan proaktif dengan memberikan data dan juga informasi yang akurat, agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar, tandasnya.
BPK RI melakukan pemeriksaan selama 30 hari kedepan dan berakhir pada 19 April 2023 mendatang. (IST/KK1)
