KABARKALIMANTAN1, Tanjung Selor, Kaltara – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mempercepat pelaksanaan program perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI).
“Termasuk dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang pada 2026 dialokasikan untuk 3.091 unit di Kaltara,” ujar Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Kaltara, Sabtu (31/10/2026).
Sebagai bentuk komitmen percepatan tersebut, kata Gubernur Kaltara, dia telah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Kementerian PKP bersama Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, secara daring di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Jumat (30/10/2026) dan didampingi Kepala Satuan Kerja (Satker) PKP Kaltara Juan Nugraha.
“Realisasi bantuan bedah rumah atau BSPS di Kaltara telah mencapai Rp49,86 miliar atau 80,65 persen dari total pagu fisik sebesar Rp61,82 miliar. Pada 2026 ini, Kaltara mendapatkan alokasi 3.091 unit BSPS dan ini peningkatan yang sangat besar dibandingkan tahun 2025, ketika Kaltara belum mendapatkan alokasi bantuan,” katanya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kata Zainal, Pemprov Kaltara juga tetap mengalokasikan bantuan bedah rumah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara Tahun 2026. Hingga saat ini, sebanyak 10 unit telah direalisasikan.
Selain BSPS, lanjutnya, sejumlah program Kementerian PKP yang menjadi perhatian meliputi penanganan kawasan kumuh, sanitasi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Gubernur Zainal menyambut baik dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program tersebut. Menurutnya, bantuan perumahan sangat penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
Dalam rakor tersebut, jelasnya, turut dibahas rencana program sertifikat tanah gratis melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini direncanakan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk penerima bantuan bedah rumah yang memenuhi persyaratan.
“Kami siap bekerja sama dengan Satker Perumahan di Kaltara untuk menyebarluaskan informasi mengenai program ini, termasuk melalui baliho dan media informasi lainnya. Dengan begitu, masyarakat yang memenuhi persyaratan bisa mengetahui dan memanfaatkan bantuan yang tersedia,” kata Zainal.
Di kesempatan tersebut, kata Zainal, dia juga mengusulkan agar program sertifikat tanah gratis tidak hanya diberikan kepada penerima BSPS, tetapi dapat diperluas kepada masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), khususnya kawasan perbatasan Kaltara.
Menurut dia, pada 2025 Pemprov Kaltara telah melaksanakan program bantuan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat di wilayah 3T. Karena itu, ia berharap program pemerintah pusat kali ini juga dapat menjangkau masyarakat perbatasan yang membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Kalau memungkinkan, kami berharap masyarakat di wilayah perbatasan juga bisa mendapatkan program sertifikat tanah gratis, meskipun bukan penerima bantuan bedah rumah. Kaltara memiliki wilayah 3T yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Sumber : ANTARA



