KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya, Kalteng – Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), menggunakan dana bantuan presiden (banpres) penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) antara lain untuk pengadaan obat-obatan dan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Riduan di Palangka Raya, Kalteng, Kamis (5/11/2026), mengatakan instansinya telah merealisasikan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) dan obat-obatan sebesar Rp291 juta dari dana banpres tersebut.
“Di tabel itu ada belanja BMHP, bahan medis habis pakai dan obat-obatan, ada Rp291 juta,” katanya.
Pengadaan tersebut mencakup berbagai kebutuhan kesehatan, antara lain vitamin, masker medis, oksigen kaleng atau Oxycan, serta perlengkapan pendukung medis berupa tabung oksigen, regulator, dan oksimeter untuk menunjang pelayanan kesehatan di lapangan.
Selain pengadaan kebutuhan medis, Dinas Kesehatan juga mengalokasikan Rp462 juta untuk biaya pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak karhutla sesuai instruksi Wali Kota Palangka Raya.
Riduan menjelaskan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan secara gratis melalui puskesmas. Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, petugas akan melakukan rujukan ke rumah sakit mitra, termasuk RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, rumah sakit TNI, dan Rumah Sakit Bhayangkara.
“Kalau tidak selesai di puskesmas, kemudian kita rujuk ke rumah sakit. Dan gratis. Jadi, pasien itu dilayani rumah sakit, nanti rumah sakit klaim ke Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Ia mengatakan pemisahan setiap pos anggaran dilakukan untuk memastikan penggunaan dana Banpres dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai peruntukannya.
Sementara itu, program tambahan seperti pembagian susu kambing bagi masyarakat tidak menggunakan dana banpres, melainkan bersumber dari pos anggaran perubahan yang berbeda.
Melalui dukungan anggaran tersebut, pemerintah kota berupaya memastikan masyarakat terdampak karhutla tetap mendapatkan akses obat-obatan dan pelayanan kesehatan, termasuk penanganan lanjutan di rumah sakit tanpa dibebani biaya pengobatan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya Hedrikus Satriya Budi mengatakan dalam penanganan Karhutla, Pemkot Palangka Raya, telah mendapatkan banpres Rp10 miliar.
Alokasi terbesar diarahkan untuk belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2,45 miliar, belanja bahan bakar minyak (BBM) Rp1,39 miliar, dan pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp1,25 miliar.
Pemerintah kota juga menyiapkan anggaran bagi masyarakat terdampak karhutla serta perlindungan melalui asuransi bagi 117 relawan yang terlibat dalam penanganan bencana.
Melalui dukungan anggaran tersebut, pemerintah kota berupaya memastikan kebutuhan personel, peralatan, operasional lapangan, dan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sehingga penanganan karhutla berlangsung lebih optimal.
“Totalnya, ada 16 kegiatan dengan anggaran total Rp10 miliar. Di dalamnya juga ada pembuatan sumur bor, pengadaan obat-obatan, kegiatan Kodim 1016, kegiatan polresta, pelayanan kesehatan, asuransi ketenagakerjaan relawan dan bantuan untuk masyarakat,” kata Budi.
Sumber : ANTARA



