KABARKALIMANTAN1, Kuala Kapuas – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) berupaya mencegah konflik sosial yang muncul di masyarakat, khususnya terkait tuntutan ganti rugi akibat bencana banjir antara warga dengan pihak perusahaan.
“Konflik sosial akibat bencana alam maupun dampak aktivitas perusahaan harus disikapi secara bijak,” kata Sekda Kapuas Usis I Sangkai di Kuala Kapuas, Jumat (22/8).
Menurut dia, pemerintah daerah terus berkomitmen menjadi penengah agar tercapai solusi yang tidak merugikan masyarakat maupun pihak perusahaan.
Ia juga memastikan pemerintah daerah selalu hadir memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai, adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara warga dengan pihak perusahaan, dengan difasilitasi oleh pemda dan aparat keamanan, sehingga tidak menimbulkan ketegangan di lapangan,” kata Usis.
Kepala Badan Kesbangpol Kapuas Yunabut mengaku pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi Tim Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (RAT-PKS), forum resmi untuk membangun sinergi lintas sektor dalam menangani potensi konflik sosial agar permasalahan dapat ditangani sejak dini.
“Pertemuan berlangsung dengan diskusi terbuka dan penekanan pada langkah-langkah strategis untuk meredam potensi eskalasi konflik, sehingga stabilitas dan ketertiban di Kabupaten Kapuas tetap terjaga,” kata dia.
Dalam rakor tersebut, hadir unsur Forkopimda dan tamu undangan terkait lainnya yang membahas dinamika konflik sosial yang muncul di masyarakat, khususnya terkait tuntutan ganti rugi akibat bencana banjir antara warga dengan pihak perusahaan PT Asmin Bara Baronang.
Sumber: ANTARA
