KABARKALIMANTAN1, Hulu Sungai Tengah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan Audit Kasus Stunting Tahap II di 11 desa yang terdiri dari lima kecamatan.
“Audit kasus stunting ini adalah program prioritas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), nantinya hasil audit segera ditindaklanjuti pemerintah daerah,” kata Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Mansyah Sabri, di Hulu Sungai Tengah, Rabu (13/12).
Ia menyebutkan 11 desa yang dilakukan AKS Tahap II di lima kecamatan itu yakni Kecamatan Barabai, Batang Alai Utara, Batang Alai Selatan, Pandawan, dan Labuan Amas Selatan.
“Audit kasus stunting dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor penyebab stunting, seperti status gizi ibu hamil, asupan makanan, sanitasi lingkungan, akses pelayanan kesehatan, dan lainnya,” ucap Mansyah Sabri.
Mansyah menjelaskan audit stunting yang dijadikan sebagai program prioritas itu memiliki landasan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
Oleh karena itu dia meminta pemerintah daerah (pemda) di Hulu Sungai Tengah lebih serius menyusun rencana-rencana yang tepat serta efektif dalam upaya menurunkan angka stunting hingga 14 persen sesuai target nasional.
Mansyah mengajak masyarakat terus menggalakkan gerakan makan ikan yang merupakan salah satu program prioritas pemda setempat guna meningkatkan asupan gizi khususnya bagi anak dan ibu hamil.
Menurut dia, dengan mengkonsumsi ikan secara rutin dan teratur dapat memperoleh berbagai manfaat kesehatan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, kecerdasan otak, dan pertumbuhan jasmani.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hulu Sungai Tengah Eddy Rahmawan berharap tim audit dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menanggulangi stunting. (ANT)
