KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Diprediksi pada Pemilu 2024, hoaks akan kembali masif seperti 2019 lalu. Hal ini tentu saja akan berdampak mengaburkan realitas. Pada Pemilu 2019, medio Agustus hingga September, ada 3356 hoaks.Terbanyak terkait isu politik.
“Pemilu 2024 diprediksi akan kembali masif. Ini hendaknya menjadi kewaspadaan bersama. Dampak hoaks terkait pemilu dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Jika hoaks dibiarkan maka masyarakat tidak akan percaya pemilu,”kata Ketua Tim Virtual Police Bidang Humas Polda Kalteng Ipda Shamsudin.
Hal itu disampaikan Cak Sam panggilan akrab pria ini saat menjadi pemateri dalam diskusi panel rapat koordinasi persiapan pemutakhiran data pemilih pemilu 2024, di Aula Hotel Fiz Palangka Raya, Rabu (22/11/2022).
Pemilih pemula, akan menjadi perhatian khusus lantaran menurutnya rawan terpapar hoaks karena masih banyak yang sulit membedakan informasi hoaks serta mudah terprovokasi, kemudian gampang membenci yang dideskreditkan.
Namun, Polri tidak bisa bekerja sendiri sehingga membutuhkan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait, tak terkecuali jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) seluruh kabupaten/kota dan provinsi.
Untuk memerangi dan mencegah hoaks pada Pemilu 2024, kepolisian akan membentuk Satgas Nusantara. Sedangkan Menkominfo membentuk Satgas Khusus yang anggotanya terdiri dari seluruh stakeholder.
Sementara itu Komisioner KPU Kalteng Wawan Wiraatmadja mengatakan pihaknya sengaja menghadirkan para narasumber agar KPU di seluruh kabupaten/kota tidak hanya bekerja teknis tetapi hendaknya dapat dibarengi dengan publikasi dan melihat respon masyarakat, terutama dapat mengantisipasi adanya hoaks.
Tak dipungkirinya, selama ini mereka hanya terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat teknis sedang disisi lain juga sebenarnya harus mengantisipasi banyak hal yang dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap KPU.
“Kami harapkan kawan-kawan ada interaksi dengan masyarakat, bisa menyebarkan informasi dan bisa menyebarkan terkait pemilu sendiri dan bisa menangkal yang merugikan KPU dan tidak benar bagi masyarakat,”ujarnya.
