KABAR KALIMANTAN 1, Sampit – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menilai, selama ini pelayanan dasar di daerah maupun ke desa-desa yang ada di pelosok banyak terbantu dengan pegawai keberadaan pegawai honorer.
Maka dari itu ujarnya, rencana pemerintah pusat menghapuskan tenaga honorer bisa berdampak buruk terhadap pelayanan publik. Kebijakan itu diharapkan ditinjau ulang, khususnya bagi wilayah Kalimantan.
“Karena mengingat tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk pelayanan terhadap masyarakat. Tidak bisa langsung dihapuskan begitu saja dalam waktu singkat,” ujarnya, Selasa (7/6).
Apalagi diketahui lanjutnya, wilayah Kalimantan khususnya Kotim sendiri tidak sama dengan kondisi di daerah lain. Pelayanan dasar hingga ke desa dan daerah pelosok terbantu karena honorer.
“Apa mungkin guru, tenaga medis, bidan di desa harus diberhentikan?” Saya tidak sepakat dengan kebijakan itu,” tegasnya.
Sementara Bupati Kotim Halikinnor menegaskan, Kalteng sangat memerlukan tenaga kontrak untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap tenaga tersebut masih sangat penting.
Halikinnor mencontohkan, di daerah pedalaman masih banyak sekolah dasar yang memerlukan guru. Begitu juga puskesmas pembantu. Bahkan, masih ada yang belum memiliki tenaga kesehatan. (DES)
