KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya –Setelah pada 14 Maret lalu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sikap politik Partai Demokrat dalam memperjuangkan perubahan dan perbaikan di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Kali ini ketua umum partai berlambang mercy itu kembali menyampaikan gagasan tentang masa depan Indonesia dalam pidato politik yang mengusung tema agenda perubahan, yang disiarkan langsung di beberapa stasiun televisi swasta, Jumat (14/7/2023) malam.
Tentu saja, momen ini tak mau dilewatkan begitu saja oleh kader Partai Demokrat Kalteng, yang mengadakan nonton bareng (nobar) pidato politik sang ketua umum, di Kantor DPD Partai Demokrat Kalteng,
Hal itu sesuai dengan instruksi Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng Nadalsyah agar seluruh DPD, DPC sekabupaten/kota dapat menyimak dan mendengarkan langsung pidato politik AHY, sehingga nantinya akan jadi pedoman di pemilu tahun depan.
“Kita tahu 7 bulan lagi pemilu akan digelar. Rakyat akan memilih para pemimpinnya baik presiden dan wakil presiden maupun para wakil rakyat di DPR dan DPD. Kita berharap rakyat tidak salah pilih karena akan menentukan masa depan Indonesia lima tahun berikutnya,”ujar AHY.
Untuk itulah AHY mengambil tema pidato politik agenda perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Tema ini merespon pandangan publik tentang isu perubahan yang kerap Partai Demokrat sampaikan.
“Kami mendengarkan pandangan baik dari yang setuju dengan perubahan maupun yang tidak setuju. Sejarah mencatat sejak dua tahun lalu saya dan Partai Demokrat telah menyerukan pentingnya perubahan dan perbaikan itu,”ucapnya.
Karenanya, ketika perhatian publik semakin luas tentang isu perubahan ini, maka AHY bilang Partai Demokrat memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan apa yang Demokrat maksudkan dengan perubahan dan perbaikan itu.
Menurut AHY, pihaknya mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan perubahan seolah diartikan sebagai upaya untuk mengganti secara total apa yang sudah ada. Padahal tidak demikian. Sebab kebijakan dan tatanan yang sudah baik akan dipertahankan, dilanjutkan.
Bahkan bersyukur karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa sejak Indonesia merdeka. Tatanan dan hal-hal baik yang diwariskan oleh Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo harus dipertahankan.
Adapun yang belum baik, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki. Sebab, inilah elemen kesinambungan dalam sebuah proses perubahan tidak perlu diperdebatkan lagi.
Dengan pemikiran itu, meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan tidak berarti menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan presiden Jokowi selama ini. Sebaliknya justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja kerasnya.
*Kami yakin Presiden Jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik. Kami mendoakan kelak Presiden Jokowi bisa mengakhiri masa baktinya dengan baik,”ucapnya lagi.
Namun Demokrat memang memiliki sejumlah cara pandang dan pilihan kebijakan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang.
Karenanya menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda kepada rakyat Indonesia yang dipandang tepat untuk dijalankan pasca pemerintahan presiden Jokowi mendatang.
AHY menjabarkan tiga hal yang melandasi pemikiran Demokrat dalam melakukan agenda perubahan. Pertama, studi dan pengamatan atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama 9 tahun terakhir.
Kedua permasalahan serius yang dirasakan rakyat dan ketiga keinginan serta harapan rakyat yang dijumpai di seluruh tanah air.
Untuk itu, guna memudahkan penjelasan tentang agenda perubahan demokratis maka pertama-tama akan menyoroti keadaan saat ini apa permasalahan yang dihadapi rakyat dan mengapa hal itu terjadi. selanjutnya juga akan menyampaikan solusi yang ditawarkan.
Paling tidak ada lima kluster permasalahan bangsa. Pertama, ekonomi dan kesehatan rakyat. Kedua, sumberdaya manusia dan lingkungan hidup. Ketiga, hukum dan keadilan. Keempat, demokrasi dan kebebasan rakyat, kelima, tata negara dan etika pemerintahan. (tiva)
