KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) dan Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, akhirnya secara terbuka berani mengkritik Presdien Joko Widodo. Soalnya, banyak pengamat menyampaikan kritik, tapi Jokowi seperti tutup telinga.
JK menilai Presiden Jokowi seharusnya tidak terlibat lebih jauh dengan urusan Pemilu 2024. Ia lantas mencontohkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa pemerintahannya.
“Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega dan Pak, SBY, saat jabatan mereka akan berakhir. Keduanya tidak terlalu jauh melibatkan diri,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman JK di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu lalu.
Menurut JK, kedua negarawan itu tidak terlalu jauh melibatkan diri soal Capres di akhir masa jabatannya. Berbeda dengan Jokowi, yang sibuk membidani lahirnya Koalisi Besar, lalu kini mengendorse Capres PDIP Ganjar Pranowo.
Jokowi bahkan memanggil para pemimpin partai ke Istana Negara terkait hal itu. Saat dikritik, ia menjawab, “Saya kan politisi, apa salahnya berdiskusi soal politik. Tak ada yang saya langgar.”
Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan jika Jokowi menabrak netralitas. Ia tak bisa memisahkan kapasitasnya sebagai kepala negara dan sebagai petugas partai. Juga, suak memakai fasilitas negara untuk urusan ini. Karena itu Rocky berharap Jokowi mendengar saran JK. “Supaya lebih demokratis lah,” saran JK.
Paloh Minta Netral
Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyampaikan kegelisahannya terkait sikap Jokowi kepada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat pertemuan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).
Surya Paloh meminta Presiden Jokowi memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan. Meski hak politik Jokowi untuk terlibat dalam Pemilu, tetapi sebagai pejabat publik harus bisa membatasi diri sebagai pemilik privilese sebagai presiden.
“Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat. Bahwa, bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini,” ujar Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto kepada wartawan, dikutip Sabtu (6/5).
“Ya mestinya, mohon maaf, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan,” jelasnya.
Menurut pandangan Surya Paloh dan NasDem, endorse yang dilakukan Jokowi bukan hal yang baik. Ia meminta Jokowi untuk netral sebagai presiden di Pemilu 2024.
“Bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya,” ujar Sugeng. “Pak Jokowi harus netral.”
