KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya mendesak PT PLN (Persero) untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait jadwal pemadaman listrik bergilir di wilayahnya.
Tak hanya transparansi, dewan juga menuntut pemenuhan hak kompensasi bagi seluruh pelanggan yang terdampak gangguan kelistrikan secara berlarut-larut.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa kepastian informasi sangat krusial agar masyarakat dan pelaku usaha dapat melakukan langkah antisipasi sedini mungkin.
“Apabila ada rencana pemadaman atau gangguan teknis, kami mengharapkan PLN mengumumkannya jauh-jauh hari. Informasi mengenai estimasi waktu pemulihan dan penyebab pemadaman harus disampaikan secara jujur dan transparan,” ujar Subandi di Palangka Raya, Jumat (31/7/2026).
Selain mengkritisi transparansi, Subandi mendorong penguatan sistem pengaduan konsumen melalui pengoptimalan kanal resmi seperti aplikasi PLN Mobile dan Call Center 123 agar setiap laporan warga direspons dengan cepat.
Poin paling tegas yang disuarakan legislatif adalah pemberian jaminan ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kompensasi tersebut wajib direalisasikan dalam bentuk pemotongan tagihan bulanan bagi pelanggan pascabayar serta penambahan daya/potongan pada pembelian token bagi pelanggan prabayar.
“Setiap pelanggan terdampak berhak memperoleh kompensasi sesuai kalkulasi resmi dari PLN dan Kementerian ESDM. Pengurangannya langsung diterapkan pada siklus pembayaran bulan berikutnya,” tegasnya.
Terkait data valid penerima ganti rugi, Subandi menyerahkan sepenuhnya pada sistem audit internal PLN yang mencatat riwayat pemadaman di tiap wilayah.
“Data pelanggan sudah terintegrasi secara digital di PLN. Data tersebut wajib dijadikan acuan objektif untuk menghitung besaran kompensasi agar tepat sasaran dan tidak ada hak konsumen yang terabaikan,” pungkas Politisi Partai Golkar tersebut. (adm)
