KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya masuk sebagai salah satu calon percontohan kabupaten/kota antikorupsi tingkat nasional. Namun hendaknya status ini harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik.
Tetapi hendaknya menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebab penetapan bukan sekadar prestasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga bersama oleh pemerintah dan masyarakat.
“Jangan berhenti pada predikat calon. Terpenting menghadirkan sistem yang bersih, transparan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Anggota DPRD Palangka Raya Hatir Sata Tarigan.
Menurutnya semakin besar kepercayaan yang diberikan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Untuk itu DPRD siap memperkuat sinergi dengan Pemkot Palangka Raya, KPK dan berbagai elemen masyarakat guna memastikan prinsip antikorupsi diterapkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD mendorong penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta pendidikan antikorupsi sejak dini agar budaya integritas tumbuh secara berkelanjutan di lingkungan masyarakat.
