POLITIK

Masinton Tuduh Korporasi Sawit Mau Jokowi 3 Periode. Cuma Trik Politik?

KABARKALIMANTAN1, Jakarta -Politikus PDIP Masinton Pasaribu menuduh sejumlah perusahaan sawit diduga ikut menggalang dukungan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode.

Namun Masinton tak menyebut secara rinci korporasi yang diduga menggalang kekuatan dukungan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Dia meminta agar aparat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan sawit tersebut, usai sejumlah petingginya ditangkap terkait kasus kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.

“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi,” kata dia dalam cuitannya di Twitter, Kamis (21/4/2022).

Sampai naskah ini diturunkan, belum ada pernyataan dari Korporasi Sawit dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) terkait tudingan Masinton.

Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga juga belum mau merespons saat media ingin melakukan konfirmasi. Analisis awak media, kubu tertuduh akan mengakui jika sampai terpojok. Dalihnya, itu hak sebagai warga negara.

Masinton menilai pemerintah perlu mengevaluasi ulang kepemilikan lahan sawit yang kini hanya dimiliki sejumlah korporasi besar. Menurut Masinton, negara tak boleh kalah dan tunduk pada tekanan korporasi.

“Prinsipnya negara tidak boleh kalah dan tunduk dengan tekanan serta ancaman boikot dari pengusaha sawit kepada pemerintah,” katanya.

Dukungan pengusaha agar Pilpres ditunda dan jabatan presiden diperpanjang diketahui sempat disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia awal Januari lalu.

Menurut Bahlil, alasan pengusaha meminta agar Pilpres ditunda demi menjaga tren pemulihan ekonomi yang sempat terpukul akibat pandemi Covid-19. Pernyataan Bahlil itu belakangan juga didukung tiga partai politik di parlemen, PKB, PAN, dan Golkar.

“Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik,” kata Bahlil awal Januari lalu.

Serangan Masinton yang notabene adakah partai pendukung utama rezim Joko Widodo, diduga sebagai awal keretakan PDIP dengan Jokowi selaku petugas partai.

“Namun dalam politik jangan menelan bulat-bulat semua informasi. Bisa jadi, itu hanya trik politik untuk menarik simpati publik. Saat sidang di DPR, yang tadinya kontra tiba-tiba duduk manis, ikut mendukung,” ujar Ali Khadavi, seorang kader Demokrat Bekasi.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top